Kegalauan Wali Kota Bekasi Menanti Bansos untuk Warga, Berharap ke Pemprov Jabar hingga DKI

BEKASI, KOMPAS.com- Jelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4/2020) ini, warga miskin dan rentan miskin di Kota Bekasi masih galau lantaran belum menerima kejelasan terkait bantuan sosial (bansos) yang diberikan.

Bahkan sebagian warga memilih untuk gotong royong membantu masyarakat di wilayahnya masing-masing yang terdampak.

Pemerintah Kota Bekasi telah mencatat keseluruhan ada 106.000 Kartu Keluarga (KK) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Lalu, untuk non-DTKS ada 130.000 KK yang tercatat terdampak akibat penerapan PSBB di Bekasi.

Baca juga: Warga Bekasi yang Kena PHK Imbas Covid-19 Disarankan Buat Kartu Prakerja

Non-DTKS itu yakni pekerja harian yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB ini. Mulai dari ojek online, buruh yang di-PHK atau terancam PHK (diliburkan tanpa digaji), dan pedagang lainnya yang tak bisa berjualan.

Anggaran Pemkot Bekasi terbatas

Meski sudah mencatat dan mendata warganya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui saat ini pemerintahannya hanya memiliki simpanan anggaran Rp 25 miliar.

“Kita enggak banyak kok (kebutuhannya), emang duitnya enggak ada,” ujar Effendi atau Pepen di Bekasi beberapa waktu lalu.

Pepen sapaan akrabnya mengatakan, awalnya ada anggaran simpanan lewat dana alokasi umum (DAU) APBD 2020 sekitar Rp 110 miliar.

Namun, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk menangani Covid-19 sejak awal merebak di Kota Bekasi. Bahkan masih ada keperluan gaji karyawan yang harus dikeluarkan dari dana tersebut.

Baca juga: Pemkot Bekasi Tak Tahu Siapa Saja Warga yang Diberikan Bansos

Kini hanya tersisa Rp 25 miliar untuk warga yang terdampak PSBB.