Pemprov DKI: 200-an Perusahaan Besar Diizinkan Beroperasi Saat PSBB oleh Kemenperin, Seharusnya Tutup

Kompas.com - 14/04/2020, 19:28 WIB
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGLangit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 200 perusahaan besar di Jakarta tetap diizinkan beroperasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Salah satunya perusahaan produsen elektronik.

Padahal, 200-an perusahaan itu harusnya masuk ke dalam kategori usaha yang ditutup selama PSBB.

"Sekitar 200-an (perusahaan), saya lupa (jumlah pastinya). Rata-rata itu perusahaan manufaktur yang sangat besar," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Temukan Perusahaan Masih Beroperasi Saat PSBB karena Kantongi Izin Kemenperin

Menurut Andri, perusahaan-perusahaan itu harusnya tak diizinkan beroperasi atau tetap tutup selama PSBB.

Sebab, operasional perusahaan-perusahaan itu menyebabkan tingginya mobilitas warga di Ibu Kota dan berpotensi memperluas penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Walaupun perusahaannya sedikit, tapi kan besar-besar, pekerjanya rata-rata ribuan orang," kata dia.

Andri meminta Kemenperin mengevaluasi izin yang diberikan kepada semua perusahaan besar itu.

"Saya bersurat kepada Kementerian untuk melakukan evaluasi," ucapnya.

Baca juga: Anies Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Langgar Aturan PSBB soal Kerja dari Rumah

Aturan soal operasional perusahaan selama masa PSBB tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Dalam pergub itu, seluruh perkantoran wajib tutup selama masa PSBB Jakarta.

Namun, ada delapan sektor usaha yang dikecualikan atau boleh tetap berjalan seperti biasa, yakni sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, kebutuhan sehari-hari, dan industri strategis.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk delapan sektor itu wajib mengikuti protokol penanganan Covid-19 di perusahaannya, seperti menjaga jarak fisik, wajib memakai masker, hingga menyediakan fasilitas cuci tangan.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan bahwa masih banyak perusahan di luar yang dikecualikan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) PSBB belum menerapkan kerja dari rumah.

Atas pelanggaran tersebut, Anies mengancam akan mencabut izin usaha dari perusahaan yang melanggar itu.

"Bila melakukan pelanggaran dan itu berlangsung terus, maka kita bisa cabut izin usahanya," kata Anies dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Senin malam. 

Ia mengatakan, pencabutan izin usaha itu akan diawali dari evaluasi yang dilakukan Pemprov. Anies tak berharap ada perusahaan yang dicabut izin usahanya.

Namun, langkah itu diperlukan demi melindungi warga dari wabah Covid-19.

"Penting sekali untuk disadari PSBB bukan tentang pemerintah, ini tentang melindungi warga Jakarta, melindungi masyarakat kita dari penularan. Karena itu, sekali lagi saya meminta kepada semua komponen di luar sektor-sektor yang dikecualikan supaya mentaati ketentuan ini," ucap Anies.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.