Anggota DPRD Desak Pemprov DKI Transparan soal Data Penerima Bansos Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka data penerima bantuan sosial (bansos) secara online.

Pasalnya, warga dan aparat kelurahan kerap mengalami kesulitan mengecek daftar penerima bansos. Menurut dia, warga juga sulit mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak.

"Aparat kelurahan seperti (pengurus) RT dan RW pun susah untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan," kata William, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: DKI Distribusikan 78.754 Paket Bansos bagi Warga Miskin, Selasa Ini

Ia mengemukakan, Pemprov DKI harus membangun sistem transparansi data penerima bansos melalui situs resmi Pemprov DKI.

Yang saat ini ada hanyalah layanan call center Dinas Sosial yang kerap susah dihubungi.

"Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka, ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan," kata dia.

Bagi warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat. Namun menurutnya pendaftaran dilakukan manual dan hal itu memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.

Selain itu, aparat RT dan RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual.

"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan bansos," ujar dia.

Saat ini banyak skema bansos Covid-19 yang diberikan ke masyarakat, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Banyaknya skema tersebut membuat kebingungan di masyarakat karena minimnya informasi siapa yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan 1,2 juta paket bantuan kepada warga ekonomi rentan selama pandemi Covid-19, terutama saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Program ini berlangsung dua pekan, yakni dari 9 April lalu hingga 24 April 2020 atau selama masa PSBB diberlakukan.