Pemkot Depok Diminta Buka Data Penerima Bansos Selama PSBB agar Bisa Diawasi Para RT

Kompas.com - 16/04/2020, 06:40 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona


DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Depok diminta buka-bukaan soal data penerima bantuan sosial yang akan menerima bantuan dari kas pemerintah kota, provinsi, dan pusat. selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok, Roy Pangharapan mendesak Pemkot Depok transparan soal daftar penerima bantuan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).

"Karena pengumpulan langsung data keluarga yang membutuhkan (bantuan), dilakukan di tingkat RT. Jangan sampai keluarga yang membutuhkan tidak dapat, tapi diberikan pada keluarga yang mampu,” kata Roy melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2020) malam.

Baca juga: [UPDATE] Covid-19 di Depok: Kasus Positif Tambah 5 Orang dan 5 Suspect Wafat

“Jangan sampai yang didaftar 50 keluarga, tapi yang terima hanya 25 keluarga. Ini bisa menimbulkan persoalan baru di masa sulit seperti sekarang,"imbuh dia.

Ia menyarankan agar warga di tingkat RT membentuk grup WhatsApp atau jejaring sejenis guna mengumumkan siapa-siapa saja keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Data itu nantinya akan mencatat apakah bantuan sudah diterima atau belum. Roy berujar, transparansi ini dapat membuat warga bisa saling memantau distribusi bantuan bahkan ikut mencari jalan keluar bagi keluarga yang belum menerima bantuan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila daftar tersebut tak dibuka, ia memprediksi akan terjadi kecemburuan sosial dan curiga antartetangga serta prasangka buruk terhadap pemerintah.

Baca juga: Depok Akan Bertindak Lebih Tegas terhadap Pelanggar PSBB

"Tidak semua keluarga yang membutuhkan di dalam daftar yang dikumpulkan Pak RT mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujar Roy.

“Agar tidak terjadi salah paham, sebaiknya para ketua RT, transparan untuk mengumumkan kepada warganya lewat grup: daftar warganya yang diajukan dan siapa yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Depok,” tutup dia.

Sebagai informasi, dua pintu bantuan telah dibuka oleh Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai hari pertama pemberlakuan PSBB, Rabu kemairn.

Pemerintah Kota Depok total mencairkan kas daerah senilai Rp 7,5 miliar, untuk didistribusikan dalam bentuk uang tunai kepada 30.000 KK yang masing-masing berhak atas Rp 250.000 per dua pekan.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Polisi Tilang Pelanggar Aturan PSBB Depok

Pencairan tersebut merupakan tahap pertama dan Pemerintah Kota Depok masih terus mendata warga terdampak PSBB untuk bisa mengakses bantuan itu. Sebab, bantuan dari Pemkot Depok menyasar warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Kementerian Sosial RI.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat akan memberikan Rp 500.000 per KK untuk lebih dari 35.000 KK di Depok, yang didistribusikan dalam bentuk uang tunai Rp 150.000 dan kebutuhan-kebutuhan harian sisanya.

Bantuan dari Pemprov Jawa Barat menyasar kurang lebih 50 persen keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kemensos RI. Sisanya akan jadi tanggung jawab pemerintah pusat.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Megapolitan
Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Megapolitan
Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

Megapolitan
Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Megapolitan
Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Megapolitan
Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Megapolitan
Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Megapolitan
138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X