Politisi Golkar DPRD DKI Minta Pemprov Tegur dan Cabut Izin Perusahaan yang Beroperasi saat PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegur hingga mencabut izin perusahaan yang masih beroperasi saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Perusahaan-perusahaan yang harus ditegur dan dicabut izinnya adalah perusahaan yang tidak dikecualikan saat PSBB di Ibu Kota.

Meski demikian, sebelum mencabut izin perusahaan bersangkutan, Pemprov harus memberi surat teguran terlebih dahulu.

Baca juga: Sudinnaker Jakbar Sidak Tujuh Perusahaan yang Beroperasi Saat PSBB, Ini Hasilnya

"Cabut (izin). Tapi tentu harus ada peringatan tertulis, pertama kemudian ini kan keadaannya darurat tidak mungkin beri peringatan sampai tiga kali, kalau beri peringatan pertama tapi tidak mengikuti aturan PSBB langsung cabut izin," ucap Judis saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Menurut dia, sejumlah perusahaan masih beroperasi meski tidak dikecualikan bisa jadi karena aturan PSBB belum tersosialisasi dengan baik.

Imbasnya, PSBB tidak berjalan secara efektif dan sesuai tujuannya.

"Banyak juga dunia usaha yang keliatannya belum tersosialisasi dengan baik. Masih banyak orang datang bekerja, kita lihat di kereta api, stasiun. Kemudian di jalan-jalan ini juga semakin banyak mobil dan motor. Nah ini kan ada satu indikasi yang rupanya PSBB ini belum dapat berjalan dengan maksimal," jelasnya.

Baca juga: Beda Sikap Kemenperin dengan Pemprov DKI, Berdampak Banyaknya Perusahaan Beroperasi Saat PSBB

Untuk diketahui, PSBB di Jakarta berlangsung mulai hari ini, Jumat (10/4/2020) dan berakhir pada 23 April 2020 mendatang.

Namun, ada sejumlah sektor usaha yang tetap berjalan selama masa PSBB, antara lain :

1. Sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan industri kesehatan, seperti produsen dan disinfektan tetap beroperasi

2. Sektor pangan, yakni yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

3. Sektor energi. Sektor ini terkait dengan air, gas, listrik, dan pompa bensin.

4. Sektor komunikasi, yakni jasa komunikasi maupun media komunikasi.

5. Sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, tetap diizinkan beroperasi.

6. Sektor logistik yang terkait dengan distribusi barang akan tetap berjalan seperti biasa.