DKI Diminta Prioritaskan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Selama PSBB

Kompas.com - 16/04/2020, 20:56 WIB
Ilustrasi penyandang disabilitas SHUTTER STOCKIlustrasi penyandang disabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Penyandang Tuna Netra Indonesia (Pertuni) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan bantuan bagi para penyandang disabilitas selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta diterapkan.

Eka Setiawan, ketua Pertuni DKI Jakarta mengatakan, prioritas bantuan bagi penyandang disabilitas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Indonesia juga telah ikut meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

"Itu semua mengamanatkan negara itu memprioritaskan penyandang disabilitas di berbagai isu. Karena dari awal (Covid-19) tidak diprioritaskan, kami penyandang disabilitas tak tersentuh," kata Eka saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Beri Bantuan Sosial ke Warga Terdampak Covid-19

Saat ini, ketika ada pemberian bantuan sosial, banyak penyandang disabilitas yang rentan miskin justru tak mendapatkan apa-apa. Padahal, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai tenaga harian.

Di Pertuni saja, dari 750 anggota, jumlah mereka yang rentan miskin akibat PSBB mencapai 85 persen. Kebanyakan dari mereka bekerja di panti pijat yang tutup sejak Pemprov DKI menyerukan jaga jarak dengan orang lain (social distancing).

Eka mengemukakan, masalah yang kerap terjadi ialah para penyandang disabilitas disamakan dengan warga biasa sehingga mereka yang memiliki keterbatasan justru tertinggal.

Belum lagi masalah pendataan yang sering luput karena kurangnya kepekaan pejabat setempat terhadap mereka.

Menurut Eka, pemerintah bisa berkoordinasi dengan organisasi-organisasi resmi para penyandang disabilitas yang telah mendata setiap anggotanya yang terdampak dalam wabah Covid-19 ini.

"Data itu sudah masuk, dan itu sudah jauh-jauh hari sebelum PSBB sudah saya sampaikan karena ini saya pikir akan berdampak luar biasa sehingga saya sampaikan ke Dinas Sosial," ucap Eka.

Eka berharap, pemerintah bisa melakukan evaluasi. Organisasi para penyandang disabilitas terbuka untuk membantu Pemprov DKI menindaklanjuti hal tersebut.

Program pembagian bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19 akan berlangsung dua pekan, yakni dari 9 April lalu hingga 24 April 2020 atau selama masa PSBB di Jakarta diberlakukan.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta kepala keluarga (KK) jadi penerima bansos itu.

Dana program itu bersumber dari realokasi APBD Provinsi DKI Jakarta.

Bagi masyarakat yang ingin menanyakan terkait program bansos dapat menghubungi call center Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di nomor 4265115.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

Megapolitan
UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Megapolitan
Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Megapolitan
Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Megapolitan
Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Megapolitan
Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Megapolitan
PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Megapolitan
Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X