Asosiasi Serikat Pekerja: Pandemi Covid-19 Dalih Perusahaan Lakukan PHK Sepihak Tanpa Pesangon

Kompas.com - 17/04/2020, 09:45 WIB
Ilsutrasi ThinkstockIlsutrasi


JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia mengecam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda para pegawai di tengah pandemi Covid-19.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menyebutkan, ada banyak perusahaan yang "memanfaatkan" pandemi Covid-19 sebagai alasan memutus hubungan kerja para pegawai.

"ASPEK Indonesia menerima banyak laporan dan pengaduan, adanya sikap 'aji mumpung' yang dilakukan oleh manajemen perusahaan," jelas Mirah melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Dampak Covid-19, Ribuan Karyawan di Jakarta Selatan Kena PHK

Laporan yang diterima ASPEK Indonesia rata-rata berupa PHK massal secara sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan.

Sudah begitu, lanjut Mirah, banyak perusahaan yang membayar pesangon ala kadarnya kepada para pegawai terdampak PHK.

"Hanya membayar pesangon ala kadarnya bahkan tanpa mau membayar pesangon. Padahal hak pesangon adalah hak pekerja yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan," kata Mirah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia tak percaya jika omzet perusahaan yang tersendat gara-gara pandemi Covid-19 sebagai alasan di balik PHK massal tanpa pemberian pesangon yang layak.

Baca juga: Pemprov DKI Imbau Perusahaan Berikan Hak-hak Pegawai yang Kena PHK Saat Pandemi Corona

Menurut Mirah, gelombang PHK ini seolah-olah perusahaan mengubur fakta bahwa sebagian besar mereka sudah lama beroperasi dan menimbun laba, jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Terdampaknya omzet perusahaan selama pandemi Covid-19, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayarkan hak pesangon pekerjanya," ujar Mirah.

"Keuntungan perusahaan selama ini harusnya bisa untuk membayar hak pesangon pekerja," tutup dia.

Gelombang PHK memang mendera kelas pekerja di seantero negeri seiring meluasnya pandemi Covid-19.

Data per Senin (13/4/2020), total sudah 1,6 juta orang mengalami PHK dan dirumahkan. Angka tersebut dilaporkan oleh menteri terkait kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin.

"Dari beberapa laporan para menteri, terdapat skeitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Megapolitan
34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Megapolitan
Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Megapolitan
Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Megapolitan
Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Megapolitan
Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan ‘Ngantor’ di Ibu Kota

Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan ‘Ngantor’ di Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Megapolitan
Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta Bantah Tutup-tutupi Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

UPN Veteran Jakarta Bantah Tutup-tutupi Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Cabai di Pasar Koja Naik

Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Cabai di Pasar Koja Naik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.