KRL Ingin Disetop Sementara, Pemda Diminta Perhatikan Warga yang Masih Harus Bekerja

Kompas.com - 17/04/2020, 11:05 WIB
Sejumlah penumpang KRL Commuter Line antre menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Antrean panjang penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor tersebut akibat kebijakan pemeriksaan suhu tubuh dan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta sebagai tindakan pencegahan penyebaran wabah pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHSejumlah penumpang KRL Commuter Line antre menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Antrean panjang penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor tersebut akibat kebijakan pemeriksaan suhu tubuh dan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta sebagai tindakan pencegahan penyebaran wabah pandemi virus Corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas KRLmania mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan kompensasi atas uji coba penyetopan operasional KRL, yang diusulkan penerapannya dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

"Porsi besar dari uji coba penyetopan KRL ini ada di Pemda, karena masalahnya jika operasional KRL disetop, bagaimana kedepannya?" ujar Koordinator Komunitas KRLmania Nurcahyo di Jakarta, Kamis (16/4/2020), seperti dikutip Antara.

Nurcahyo menyarankan agar sebaiknya antara pemda dan operator KRL dapat memperhatikan dan mempertimbangkan masih harus bekerja, dan bergantung dengan transportasi publik.

Baca juga: PT KCI: Rencana Penghentian KRL 18 April Masih Dibahas

Misalnya, dengan membuka wadah untuk menampung para pekerja atau yang kehilangan nafkahnya akibat terdampak penyetopan operasional KRL selama masa PSBB, dengan menunjukkan Kartu KMT.

Selain itu, Nurcahyo meminta pemerintah daerah, terutama di Jakarta, untuk konsisten dalam penerapan PSBB, seperti meliburkan atau mempekerjakan karyawan perusahaan di luar yang dikecualikan Permenkes dari rumah.

"Sama PSBB harus konsisten, konsekuen, Kalau memang PSBB, semua kantor di luar pengecualian, harus libur semua, atau jika memang harus masuk, harus ada kendaraan jemputan. Jadi dari social distancing, secara menjaga jaraknya tetap ada," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Urusan Keluarga Jadi Alasan Sejumlah Warga Pakai KRL

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI), dan uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengusulkan agar operasional KRL dihentikan selama penerapan PSBB.

Anies menyampaikan usulan itu kepada Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/4/2020).

Baca juga: MTI: Jika Operasional KRL Dihentikan, 7.000 Pekerja Terancam PHK

"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Pak Menhub Ad Interim untuk operasi kereta Commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," ujar Anies, Kamis (16/4/2020).

Anies menyampaikan hal itu dalam rapat virtual bersama Tim Pengawas DPR RI untuk Penanggulangan Covid-19 yang disiarkan langsung akun YouTube DPR RI.

Menurut Anies, Kementerian Perhubungan saat ini masih membahas usulan tersebut.

"Menurut jawaban yang diterima, ketika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan, maka pembatasan operasi itu akan dilakukan," kata Anies.



Video Rekomendasi

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi di 24 Titik hingga 17 Agustus di Tangerang, Berikut Lokasinya

Polisi Gelar Vaksinasi di 24 Titik hingga 17 Agustus di Tangerang, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Dinar Candy Jadi Tersangka Pornografi, Kapolres: Tak Mengindahkan Norma Budaya dan Agama

Dinar Candy Jadi Tersangka Pornografi, Kapolres: Tak Mengindahkan Norma Budaya dan Agama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X