Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Epidemiologi Minta Pemerintah Tak Ragu Perpanjang PSBB Jakarta

Kompas.com - 17/04/2020, 12:53 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi asal Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, meminta pemerintah agar tidak ragu memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta apabila masih terjadi lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 pada akhir masa penerapan.

Laura mengatakan, hasil dari intervensi yang dilakukan pemerintah baru akan terlihat setelah 7 hingga 14 hari ke depan. Hal itu sesuai dengan masa inkubasi terpanjang virus corona tipe 2.

"Ketika pemberlakuan periode pertama PSBB dalam masa 14 hari masih belum terlalu dipahami oleh masyarakat, ketika di-monitoring, dievaluasi, mungkin penurunan kasus itu tidak terlalu tinggi sebelum masa PSBB, dan apakah itu bisa diperpanjang? Nanti tergantung evaluasinya," kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Sepekan PSBB Jakarta: Situasi Masih Ramai, Perusahaan Bandel, dan Dinamika Ojol

Laura menyebutkan, PSBB sejatinya merupakan sebuah langkah efektif yang dilakukan pemerintah dalam mengontrol penyebaran Covid-19. Edukasi dan penindakan yang rutin dilaksanakan tentu bisa membuat masyarakat patuh.

Namun, karakteristik warga Indonesia khususnya Jakarta yang terkadang sulit untuk diedukasi tentu harus membutuhkan upaya ekstra dengan melakukan edukasi setiap hari selama PSBB berlangsung.

Laura mengatakan, masyarakat harus paham jika virus ini memiliki angka reproduksi yang cukup tinggi, di mana satu orang setidaknya bisa menularkan dua sampai empat orang dalam sehari.

Baca juga: Dampak Covid-19, Ribuan Karyawan di Jakarta Selatan Kena PHK

"Jadi kenapa harus ada jaga jarak, nanti peningkatannya itu akan membentuk longitudinal, jadi bukan satu jadi dua, dua jadi tiga seperti itu. Tapi malah dua jadi empat jadi 16, kelipatannya itu semakin jadi banyak," ucap Laura.

Padahal, penerapan PSBB itu sangat gampang diterapkan, warga hanya perlu berdiam diri di rumah, keluar hanya jika ada keperluan yang diperkenankan pemerintah, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak.

Apabila pada periode pertama penerapan PSBB ini belum bisa menurunkan angka penularan secara signifikan, maka pemerintah diharapkan untuk tidak ragu memperpanjang durasinya sampai masyarakat patuh.

Adapun PSBB di DKI Jakarta sudah berlaku sejak Jumat lalu dan berlaku hingga tanggal 23 April ke depan.

PSBB diterapkan dengan tujuan membatasi aktivitas masyarakat agar penyebaran virus corona dapat terkontrol.

Baca juga: Ribuan Warga Jakarta Utara Belum Terima Bansos Selama PSBB

Selama PSBB, warga diminta untuk beribadah, bekerja, dan belajar di rumah. Mereka hanya diperkenankan keluar rumah ketika membeli kebutuhan pokok atau bekerja di 11 sektor yang masih diperbolehkan beroperasi.

Transportasi umum juga dibatasi beroperasi dari pukul 06.00-18.00 WIB setiap harinya. Bagi warga yang melanggar, bisa terancam pidana satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Berdasarkan data di situs corona.jakarta.go.id, grafik kasus positif Covid-19 di Jakarta masih terus menanjak.

Pada 9 April 2020, satu hari sebelum PSBB diterapkan, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 1.719 orang.

Sementara pada 10 April 2020 atau hari pertama penerapan PSBB, tercatat ada 1.810 kasus positif Covid-19 di Ibu Kota, bertambah 91 kasus dari hari sebelumnya.

Sejak saat itu, tiap harinya ada penambahan di atas 90 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com