Tak Ada Aturan soal Sanksi, Kerumunan Warga Saat PSBB Depok Dibubarkan dengan Imbauan

Kompas.com - 17/04/2020, 15:47 WIB
Kasat Lantas Polres Depok Kompol Sutomo saat ikut mengawasi razia kendaraan dalam rangka PSBB Depok Tribunnews.comKasat Lantas Polres Depok Kompol Sutomo saat ikut mengawasi razia kendaraan dalam rangka PSBB Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Usai diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok sejak Rabu (15/4/2020), polisi tetap tak bisa mengenakan sanksi pidana bagi para pelanggarnya karena tidak dimungkinkan secara peraturan.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB memang tidak memuat secara rinci konsekuensi pidana akibat melanggar ketentuan PSBB.

"Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana," tulis Idris dalam Pasal 30 beleid tersebut.

Baca juga: Kekecewaan Warga Depok, Aduannya ke Polisi Bocor saat Lapor Ada Kerumunan Acara Maulid Nabi

Akibatnya, tak ada jaminan bahwa kerumunan tak akan tercipta di pelosok-pelosok permukiman warga selama masa PSBB.

Padahal, larangan berkerumun di atas lima orang jelas-jelas termuat dalam aturan soal PSBB.

Terbaru, pengakuan seorang warga Cisalak, Depok, tentang adanya perayaan Maulid Nabi besar-besaran di masjid dekat tempat tinggalnya menjadi bukti bahwa pemberlakuan PSBB tak jitu membubarkan kerumunan.

Lantaran tak dibekali secara regulasi, Kapolres Metro Depok Kombes Azis Andriansyah mengaku hanya bisa mengimbau dan melakukan sederet upaya persuasif lainnya jika menemui kerumunan warga selama masa PSBB.

"Ya kita mengimbau untuk bubar. Kalau pakai protokol PSBB kan tidak ada sanksi pidananya, tapi kita minta untuk dibubarkan atau tidak diadakan. Dilakukan bersama," kata Azis ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (17/4/2020).

Selain itu, polisi hanya dapat melakukannya pencegahan sejauh yang mereka mampu guna mencegah adanya kerumunan, yaitu menyetop penerbitan izin keramaian.

Namun, bila akhirnya tetap terdapat acara yang mengundang kerumunan, kembali lagi pihaknya tak bisa mengenakan sanksi pidana, dan mengandalkan kerja sama dengan perangkat lokal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Siapkan 26 Pompa Air Portabel untuk Cegah Banjir

Pemkot Bekasi Siapkan 26 Pompa Air Portabel untuk Cegah Banjir

Megapolitan
Waspada, Ular Kobra Kembali Bermunculan di Permukiman Jakarta Timur

Waspada, Ular Kobra Kembali Bermunculan di Permukiman Jakarta Timur

Megapolitan
Anies Baswedan Positif Covid-19 dan Jalannya Roda Pemerintahan Jakarta

Anies Baswedan Positif Covid-19 dan Jalannya Roda Pemerintahan Jakarta

Megapolitan
Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Genteng Ratusan Rumah Lenteng Agung Dicat, Supaya Indah Dilihat dari Atas Flyover Tapal Kuda

Genteng Ratusan Rumah Lenteng Agung Dicat, Supaya Indah Dilihat dari Atas Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Ini Fokus 3 Paslon di Pilkada Tangsel Jelang Kampanye Berakhir

Ini Fokus 3 Paslon di Pilkada Tangsel Jelang Kampanye Berakhir

Megapolitan
Jumlah Pejabat di DKI yang Dicopot sebagai Imbas Kerumunan Massa Rizieq Bertambah

Jumlah Pejabat di DKI yang Dicopot sebagai Imbas Kerumunan Massa Rizieq Bertambah

Megapolitan
[UPDATE 1 Desember]: Total Kasus Covid-19 di Tangsel 2.872, di Kota Tangerang 2.953

[UPDATE 1 Desember]: Total Kasus Covid-19 di Tangsel 2.872, di Kota Tangerang 2.953

Megapolitan
Gubernur DKI dan Wagub Terpapar Covid-19, Ketua DPRD Minta agar Ada Pelaksana Harian

Gubernur DKI dan Wagub Terpapar Covid-19, Ketua DPRD Minta agar Ada Pelaksana Harian

Megapolitan
Tempat Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 79 Persen dan Ruang ICU Terisi 74 Persen

Tempat Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 79 Persen dan Ruang ICU Terisi 74 Persen

Megapolitan
DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Teror Bertubi-tubi ke Keluarga Jacklyn Choppers...

Teror Bertubi-tubi ke Keluarga Jacklyn Choppers...

Megapolitan
Cerita Balita yang Taat Protokol Kesehatan...

Cerita Balita yang Taat Protokol Kesehatan...

Megapolitan
Kipas Angin Korslet, 12 Rumah Ludes Terbakar di Angke

Kipas Angin Korslet, 12 Rumah Ludes Terbakar di Angke

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Positif Covid-19 | Kota Tangerang dan Tangsel Jadi Zona Merah Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Positif Covid-19 | Kota Tangerang dan Tangsel Jadi Zona Merah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X