Kompas.com - 20/04/2020, 10:31 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan mesti memikirkan agar percepatan transfer dana ke pemerintah daerah bisa dilaksanakan segera.

Hal ini kian mendesak sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan serta anggaran dalam jumlah besar.

"Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan mesti memikirkan cara percepatan anggaran transfer ke daerah, dan Dana Desa," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menagih dana bagi hasil yang memang merupakan hak pemerintah daerah dari pemerintah pusat, saat rapat dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Baca juga: Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Misbah menganggap wajar jika pemerintah daerah meminta agar piutang itu cepat dilunasi Pemerintah Pusat dalam situasi pandemi ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, DKI Jakarta yang punya kemandirian anggaran cukup bagus saja tak punya cadangan anggaran yang besar saat ini.

Sementara itu, berbagai wilayah lain terutama di tingkat kabupaten/kota, seringkali punya ketergantungan cukup besar dari dana transfer pemerintah pusat, baik dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

"Itu DKI dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi, apalagi daerah-daerah non-DKI yang PAD-nya tidak sebesar DKI, pasti kalang kabut," ujar Misbah.

"DKI dan daerah-daerah lain pasti kebingungan untuk melakukan realokasi dan re-focussing anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuh dia.

Baca juga: Permintaan DKI ke Kemenkeu soal Dana Bagi Hasil Dinilai Wajar

Namun, Jumat (17/4/2020), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan bahwa sisa pembayaran dana bagi hasil 2019 masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun untuk dana bagi hasil tahun 2020, Sri Mulyani bilang pencairan sudah dilakukan pada kuartal I sekitar Januari-Februari 2020.

Nantinya, dana bagi hasil kuartal berikutnya juga akan dicairkan pada bulan pertama tiap kuartalnya.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, target penerimaan Rp 1.700 triliun di APBN 2020 kemungkinan tidak akan tercapai.

Sehingga realisasi dana bagi hasil yang dibagikan otomatis akan menurun seiring turunnya aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, Fraksi Demokrat Minta Anies Tetap Penuhi Janji Rumah DP 0

Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, Fraksi Demokrat Minta Anies Tetap Penuhi Janji Rumah DP 0

Megapolitan
Sepi Penumpang, MRT Jakarta Sesuaikan Headway dan Tutup Sejumlah Stasiun

Sepi Penumpang, MRT Jakarta Sesuaikan Headway dan Tutup Sejumlah Stasiun

Megapolitan
Polisi Buru 6 Pelaku Tawuran di Bekasi yang Tewaskan Satu Orang

Polisi Buru 6 Pelaku Tawuran di Bekasi yang Tewaskan Satu Orang

Megapolitan
Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Tracing Dilakukan jika Satwa Bergejala Klinis

Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Tracing Dilakukan jika Satwa Bergejala Klinis

Megapolitan
89 Persen Pelajar di Wilayah I Jaktim Telah Divaksin, Kasudin: Tertinggi di DKI

89 Persen Pelajar di Wilayah I Jaktim Telah Divaksin, Kasudin: Tertinggi di DKI

Megapolitan
BOR Rumah Sakit di Kota Bekasi Turun, Kini Angkanya di Bawah Standar WHO

BOR Rumah Sakit di Kota Bekasi Turun, Kini Angkanya di Bawah Standar WHO

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Tentukan Status Jerinx soal Ancaman Kekerasan

Polisi Akan Gelar Perkara Tentukan Status Jerinx soal Ancaman Kekerasan

Megapolitan
'Saya Sudah Negatif Covid-19, Saat Rontgen, Paru-paru Telah Dipenuhi Kabut dan Bercak'

"Saya Sudah Negatif Covid-19, Saat Rontgen, Paru-paru Telah Dipenuhi Kabut dan Bercak"

Megapolitan
Polisi: Pengendara Moge Tabrak Pemotor di Bintaro dengan Kecepatan 70 Km Per Jam

Polisi: Pengendara Moge Tabrak Pemotor di Bintaro dengan Kecepatan 70 Km Per Jam

Megapolitan
Sapu Jagat Pasukan Oranye, dari Bersihkan Kota hingga Tangani Jenazah Pasien Covid-19

Sapu Jagat Pasukan Oranye, dari Bersihkan Kota hingga Tangani Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Fraksi PKS Setujui Perubahan RPJMD DKI Jakarta karena Alasan Pandemi Covid-19

Fraksi PKS Setujui Perubahan RPJMD DKI Jakarta karena Alasan Pandemi Covid-19

Megapolitan
Bunuh Lawan Tawuran, 9 Anak Geng Motor di Bekasi Ditangkap Polisi

Bunuh Lawan Tawuran, 9 Anak Geng Motor di Bekasi Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Angka Kesembuhan Pasien Covd-19 Meningkat Selama PPKM Level 4

Pemkot Bekasi Sebut Angka Kesembuhan Pasien Covd-19 Meningkat Selama PPKM Level 4

Megapolitan
Pengelola GBK Akui Satpamnya Pukul Mahasiswa, tapi Bantah Ada Pengeroyokan

Pengelola GBK Akui Satpamnya Pukul Mahasiswa, tapi Bantah Ada Pengeroyokan

Megapolitan
Fraksi Gerindra Setuju Perubahan RPJMD yang Diusulkan Anies

Fraksi Gerindra Setuju Perubahan RPJMD yang Diusulkan Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X