Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak Akurat

Kompas.com - 20/04/2020, 11:34 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan sejumlah ketua RT di Depok jadi sasaran kekecewaan warga karena distribusi bantuan sosial (banso) dari Pemerintah Kota Depok tak tepat sasaran.

Pemerintah Kota Depok menganggarkan bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) untuk 30.000 KK di Depok, yang diklaim dari hasil pendataan Kampung Siaga Covid-19 di level RW.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan berujar, sejumlah ketua RT akhirnya memotong sebagian nominal bantuan sosial untuk dihimpun dan diberikan kepada warganya yang "lebih" berhak.

Baca juga: Meski Sudah Didata, Banyak Warga Miskin Depok Tak Terima Bansos

"Akibat dari pembagian bantuan sosial yang tidak merata, sejumlah ketua RT melakukan terobosan dengan memotong jumlah bantuan sosial," ujar Roy kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

"Dikarenakan tidak semua warga miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Depok," ujar dia.

Meski demikian, terobosan yang notabene inisiatif para ketua RT tak serta-merta disambut positif.

Langkah itu juga rentan dicurigai sebagai aksi para ketua RT untuk menguntungkan diri sendiri.

Roy berujar, persoalan itu muncul karena sistem pendataan yang buruk dari Pemerintah Kota Depok saat mencatat daftar penerima bantuan sosial.

"Jangan menyalahkan para ketua RT/RW yang telah susah payah mendata warga miskin yang terdampak Covid-19. Justru, pemerintah yang harus bertanggung jawab," ujar Roy.

"Kenapa tidak semua warga yang terdampak Covid-19 dan tidak punya kemampuan, dibantu pemerintah. Padahal perintah Presiden Jokowi seluruh rakyat harus dibantu," tambah dia.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengakui, distribusi bantuan sosial masih perlu dievaluasi.

"Dalam kondisi yang serba cepat ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga kami terus melakukan evaluasi baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyaluran," ujar Idris melalui keterangan resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Minggu malam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Megapolitan
Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Megapolitan
Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Megapolitan
Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Megapolitan
Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Megapolitan
Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X