Kompas.com - 20/04/2020, 11:34 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan sejumlah ketua RT di Depok jadi sasaran kekecewaan warga karena distribusi bantuan sosial (banso) dari Pemerintah Kota Depok tak tepat sasaran.

Pemerintah Kota Depok menganggarkan bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) untuk 30.000 KK di Depok, yang diklaim dari hasil pendataan Kampung Siaga Covid-19 di level RW.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan berujar, sejumlah ketua RT akhirnya memotong sebagian nominal bantuan sosial untuk dihimpun dan diberikan kepada warganya yang "lebih" berhak.

Baca juga: Meski Sudah Didata, Banyak Warga Miskin Depok Tak Terima Bansos

"Akibat dari pembagian bantuan sosial yang tidak merata, sejumlah ketua RT melakukan terobosan dengan memotong jumlah bantuan sosial," ujar Roy kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

"Dikarenakan tidak semua warga miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Depok," ujar dia.

Meski demikian, terobosan yang notabene inisiatif para ketua RT tak serta-merta disambut positif.

Langkah itu juga rentan dicurigai sebagai aksi para ketua RT untuk menguntungkan diri sendiri.

Roy berujar, persoalan itu muncul karena sistem pendataan yang buruk dari Pemerintah Kota Depok saat mencatat daftar penerima bantuan sosial.

"Jangan menyalahkan para ketua RT/RW yang telah susah payah mendata warga miskin yang terdampak Covid-19. Justru, pemerintah yang harus bertanggung jawab," ujar Roy.

"Kenapa tidak semua warga yang terdampak Covid-19 dan tidak punya kemampuan, dibantu pemerintah. Padahal perintah Presiden Jokowi seluruh rakyat harus dibantu," tambah dia.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengakui, distribusi bantuan sosial masih perlu dievaluasi.

"Dalam kondisi yang serba cepat ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga kami terus melakukan evaluasi baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyaluran," ujar Idris melalui keterangan resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Minggu malam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang Bawa 2 Lansia untuk Vaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Warga Jakarta yang Bawa 2 Lansia untuk Vaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
Pengadaan Mobil Damkar, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp 6,52 Miliar

Pengadaan Mobil Damkar, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp 6,52 Miliar

Megapolitan
Vaksin Covid-19 untuk Pendamping Lansia, Mengapa Hanya untuk yang Bawa Dua Orang?

Vaksin Covid-19 untuk Pendamping Lansia, Mengapa Hanya untuk yang Bawa Dua Orang?

Megapolitan
Rizieq Shihab Aktif Cecar Saksi Jaksa, Kuasa Hukum: Ilmu Beliau Lebih Bagus dari Pengacara

Rizieq Shihab Aktif Cecar Saksi Jaksa, Kuasa Hukum: Ilmu Beliau Lebih Bagus dari Pengacara

Megapolitan
Kasus Pria Cabuli Anak-anak, Komnas PA Kritik Pemkot Depok

Kasus Pria Cabuli Anak-anak, Komnas PA Kritik Pemkot Depok

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, Selasa 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, Selasa 13 April 2021

Megapolitan
Modus Ajak Nonton Film Horor, Pria di Depok Cabuli Anak-anak

Modus Ajak Nonton Film Horor, Pria di Depok Cabuli Anak-anak

Megapolitan
TCAB: Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Masuk Daftar Pengkajian Jadi Cagar Budaya

TCAB: Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Masuk Daftar Pengkajian Jadi Cagar Budaya

Megapolitan
Pengelola Terminal Pulo Gebang Sebut Jumlah Penumpang Masih Normal pada Awal Ramadhan

Pengelola Terminal Pulo Gebang Sebut Jumlah Penumpang Masih Normal pada Awal Ramadhan

Megapolitan
Preteli Mobil di IRTI Monas, Pencuri Tepergok Petugas Dishub

Preteli Mobil di IRTI Monas, Pencuri Tepergok Petugas Dishub

Megapolitan
Ketika Achmad Soebardjo Memilih Tidur saat Teks Proklamasi yang Ia Rancang Dibacakan

Ketika Achmad Soebardjo Memilih Tidur saat Teks Proklamasi yang Ia Rancang Dibacakan

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Sudah Berencana Perbaiki Jalan yang Ambles di GDC

Pemkot Depok Klaim Sudah Berencana Perbaiki Jalan yang Ambles di GDC

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri Belasan Ponsel di Rukan Sedayu Cengkareng, Pelaku Diduga Karyawan

Polisi Tangkap Pencuri Belasan Ponsel di Rukan Sedayu Cengkareng, Pelaku Diduga Karyawan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Diduga Disebabkan Korsleting

Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Diduga Disebabkan Korsleting

Megapolitan
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dijual Rp 400 M, Sudah Ada yang Menawar

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dijual Rp 400 M, Sudah Ada yang Menawar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X