Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak Akurat

Kompas.com - 20/04/2020, 11:34 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan sejumlah ketua RT di Depok jadi sasaran kekecewaan warga karena distribusi bantuan sosial (banso) dari Pemerintah Kota Depok tak tepat sasaran.

Pemerintah Kota Depok menganggarkan bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) untuk 30.000 KK di Depok, yang diklaim dari hasil pendataan Kampung Siaga Covid-19 di level RW.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan berujar, sejumlah ketua RT akhirnya memotong sebagian nominal bantuan sosial untuk dihimpun dan diberikan kepada warganya yang "lebih" berhak.

Baca juga: Meski Sudah Didata, Banyak Warga Miskin Depok Tak Terima Bansos

"Akibat dari pembagian bantuan sosial yang tidak merata, sejumlah ketua RT melakukan terobosan dengan memotong jumlah bantuan sosial," ujar Roy kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

"Dikarenakan tidak semua warga miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Depok," ujar dia.

Meski demikian, terobosan yang notabene inisiatif para ketua RT tak serta-merta disambut positif.

Langkah itu juga rentan dicurigai sebagai aksi para ketua RT untuk menguntungkan diri sendiri.

Roy berujar, persoalan itu muncul karena sistem pendataan yang buruk dari Pemerintah Kota Depok saat mencatat daftar penerima bantuan sosial.

"Jangan menyalahkan para ketua RT/RW yang telah susah payah mendata warga miskin yang terdampak Covid-19. Justru, pemerintah yang harus bertanggung jawab," ujar Roy.

"Kenapa tidak semua warga yang terdampak Covid-19 dan tidak punya kemampuan, dibantu pemerintah. Padahal perintah Presiden Jokowi seluruh rakyat harus dibantu," tambah dia.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengakui, distribusi bantuan sosial masih perlu dievaluasi.

"Dalam kondisi yang serba cepat ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga kami terus melakukan evaluasi baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyaluran," ujar Idris melalui keterangan resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Minggu malam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Megapolitan
Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Megapolitan
Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Megapolitan
6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Megapolitan
4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

Megapolitan
Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Megapolitan
Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Megapolitan
Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Megapolitan
Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Megapolitan
DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

Megapolitan
RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

Megapolitan
Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X