Ketua RT di Depok Pulangkan Dana Bansos yang Disunat

Kompas.com - 20/04/2020, 14:44 WIB
Ilustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Barep Suroso, Ketua RT 005 RW 006 Kelurahan Mampang, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, mengaku sudah mengembalikan potongan dana bantuan sosial untuk warganya.

Sebelumnya, Barep mengklarifikasi bahwa ia memotong dana bansos sebesar Rp 25.000 dari tiap Rp 250.000 yang diterima per kepala keluarga (KK).

Pemotongan dilakukan Barep karena Pemkot Depok hanya mengucurkan dana bansos untuk 39 KK, dari 100 KK yang ia ajukan. Sehingga, 61 KK yang tak dapat kucuran langsung dari Pemkot diharapkan dapat menikmati bansos dari potongan yang Barep lakukan.

"Sorenya langsung diserahkan juga uang itu untuk dikumpulkan di rumah Pak RW, agar tidak timbul kecurigaan," jelas Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Alasan Ketua RT di Depok Potong Dana Bansos: Saya Ajukan 100 KK, yang Turun Cuma 39 KK

Ia dan sejumlah ketua RT yang mengalami masalah serupa, awalnya mereka berencana menggunakan potongan dana bansos itu untuk membeli sembako bagi 61 KK yang tak diberikan dana bansos oleh Pemkot Depok.

Namun, akibat kabar-kabar miring mengenai potongan ini, rencana itu urung dilaksanakan.

"Ada saran bahwa uang itu agar dikembalikan, langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh, belum dibelikan sembako. Akhirnya batal beli sembako," ungkap Barep.

Kabar miring itu bahkan membuat ia dan sejumlah ketua RT didatangi oleh aparat-aparat berwenang.

Namun, masalah selesai karena Barep telah mengembalikan uang yang memang tak digelapkan itu.

Baca juga: Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak Akurat

Barep berharap, Pemerintah Kota Depok mengakomodasi usulan mengenai distribusi bansos dari para ketua RT/RW sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.

"Saya mohon maaf. Saya berharap, ke depan, pemerintah mengakomodasi warga yang dibawah. Mereka nonton TV tahunya semua dapat tanpa terkecuali, tapi ini nyatanya ada yang tidak dapat," ujar Barep.

"Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25.000 itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat. Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana mengakui bahwa kemelut semacam ini rentan terjadi di lapangan.

Ia berujar, permasalahan timbul karena minimnya waktu untuk memverifikasi usulan para ketua RT/RW secara langsung di lapangan.

Mengambil contoh di RT 005 RW 006 Mampang, Pancoranmas, bisa jadi 39 KK diberi dana bansos oleh Pemkot Depok, sedangkan sisa 61 KK yang juga diusulkan akan menerima bansos dari pihak lain di kemudian hari, seperti Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat.

"Tidak ada aturan seperti itu (ketua RT memotong dana bansos) sebetulnya, tapi kalau saya sih kira-kira memahami ketua RT di bawah dilema," ujar Usman kepada Kompas.com, Senin siang.

"Kenapa terjadi itu (kisruh dana bansos di lapangan), karena memang tidak ada verifikasi lapangan, karena waktu yang begitu cepat," tambah dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X