BPTJ: Pengguna KRL dari Bogor Turun 85 Persen

BOGOR, KOMPAS.com - Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Edi Nursalam mengatakan, pengguna jasa transportasi kereta commuter line (KRL) setelah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menurun drastis sampai 85 persen.

Edi yang memantau jumlah pemberangkatan KRL dari Stasiun Bogor, Senin (20/4/2020) pagi, mengatakan, sejak pukul 05.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB, sudah ada 14 rangkaian KRL yang berangkat dari Stasiun Bogor menuju ke Stasiun Jakarta Kota dan Stasiun Tanah Abang.

"Dalam kondisi normal, perjalanan KRL selama satu jam hingga pukul 06.00 WIB, dari Stasiun Bogor sudah memberangkatkan sekitar 10.000 orang penumpang, tapi pada Senin hari ini baru memberangkatkan sekitar 1.700 orang penumpang. Penurunannya sudah jauh sekali," kata Edi.

Baca juga: Kemenhub Tidak Akan Hentikan Operasional KRL Selama PSBB Jabodetabek

Menurut Edi, penurunan penumpang yang sangat drastis menunjukkan banyak warga Bogor yang memilih berada di rumah, daripada pergi menggunakan KRL.

"Saya berharap, PSBB bisa berhasil karena targetnya mengurangi pergerakan orang semaksimal mungkin, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19," katanya.

Edi menjelaskan, BPTJ sudah dua kali melakukan rapat dengan instansi terkait pengelola KRL, guna mengantisipasi adanya lonjakan penumpang.

"Kalau ada lonjakan penumpang KRL, kita antisipasi dengan menyediakan 15 unit bus, untuk mengalihkan penumpang KRL. Ternyata, tidak ada lonjakan penumpang KRL," katanya.

Baca juga: Tak Patuh PSBB, Warga Kembangan Ramai-ramai Mancing karena Dengar Isu Ikan 2 Ton Dilepas

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, juga meninjau pelaksanaan PSBB di Stasiun Bogor, bersamaan dengan peninjauan yang dilakukan Edi Nursalam.

Pada peninjauan tersebut, Dedie A Rachim melihat, tidak ada antrean calon penumpang KRL di Stastiun Bogor, pada Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB, yang merupakan waktu bagi para pegawai dan pekerja berangkat kerja.

Dedie A Rachim setelah berdialog dengan Edi Nursalam dan Kepala Stasiun Bogor, mengatakan, suasana di Stasiun Bogor pada Senin pagi ini landai saja.

KRL sudah diberangkatkan sejak pukul 04:30 WIB, sehingga pada waktu para pegawai berangkat kerja, tidak ada penumpukan penumpang lagi.

Menurut Dedie, hal ini adalah langkah antisipasi dari pengelola KRL agar penerapan PSBB dapat berjalan baik.

Dia menjelaskan, penerapan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), targetnya adalah menurunnya tingkat penyebaran COVID-19.

"Indikasinya, kasus potisif COVID-19 dan PDP menurun signifikan, serta kasus yang sembuh semakin banyak," katanya.

Baca juga: Camat: Klaster Bethel Petamburan Muncul Setelah Satu Mahasiswa Kembali dari Lembang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya memutuskan tidak akan menghentikan operasional KRL commuterline selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.

"Untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," ujar Zulfikri melalui siaran pers, Jumat (17/4/2020).

Zulfikri mengatakan, pengendalian yang dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional.

KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 05.00 sampai 18.00 WIB.

Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas normal. Sebab, KRL dikategorikan sebagai kereta api perkotaan.

"(Penumpang) KA perkotaan maksimum 35 persen dari kapasitas penumpang. Tidak boleh ada yang berdiri, semuanya menerapkan physical distancing," kata Zulfikri.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line.

Operasional KRL diminta dihentikan selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.