Pemkot Depok Sebut Data Penerima Bansos Tak Akurat karena Alasan Ini

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok mengakui adanya kemungkinan tak akuratnya data penerima bantuan sosial (bansos) bagi kelompok warga yang terdampak PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana menjelaskan, pihaknya hanya sanggup mengandalkan usulan RT/RW terkait jumlah kepala keluarga (KK) penerima bansos.

Namun, minimnya waktu menjadi alasan pihaknya tak melakukan verifikasi lapangan.

"Kenyataannya, di bawah kan seabrek-abrek (calon penerima bansos). Itu yang jadi masalah sedangkan kami kan tidak ada waktu untuk verifikasi lapangan, apalagi kita kemarin mau PSBB," jelas Usman kepada Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Penjelasan Pemkot Depok Mengapa Tak Kucurkan Bansos untuk Seluruh KK

Saat ini, usulan KK penerima bansos yang diajukan unsur RT/RW merupakan bagian dari pengumpulan data penerima bantuan non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial RI).

Ini merupakan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Usman, untuk menghimpun data keluarga terdampak PSBB non-DTKS, dengan ketentuan garis besar merupakan buruh harian lepas, baik di bidang pertanian, UMKM, perhubungan, dan lain-lain.

Setiap KK yang disetujui menerima bansos dari Pemkot Depok berhak atas uang tunai Rp 250.000 per dua pekan.

Usman mengatakan, dalam menyeleksi KK untuk disetujui menerima bansos, pihaknya hanya dapat memverifikasi data secara keabsahan administratif.

Baca juga: Ketua RT di Depok Pulangkan Dana Bansos yang Disunat

Maka, ia tak bisa menggaransi bahwa KK yang diusulkan menerima bansos betul-betul layak menerimanya, karena hal itu membutuhkan verifikasi langsung di lapangan.

"Kami hanya bisa verifikasi data saja, verifikasi lapangan mah tidak ada waktu, tidak keburu. Melalui NIK, kami telusuri (usulannya) ganda atau tidak," jelas dia.