Politisi PDI-P Sarankan Anies dan Riza Alihkan Tunjangan Operasional untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 20/04/2020, 20:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria untuk mengalihkan tunjangan operasionalnya untuk penanganan virus corona (Covid-19) terutama untuk membantu warga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, kepala daerah dan wakilnya berhak mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) paling besar 0,15 persen dari Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

Pembagian dana itu diatur sendiri oleh gubernur dan wakilnya.

"Dana operasional gubernur dialihfungsikan untuk penanganan Covid-19. Wakilnya juga boleh," ucap Gembong saat dihubungi, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19, Peziarah di TPU Jakarta Dibatasi 5 Orang Jelang Ramadhan

 

Menurut Gembong, tujuan mengalihkan tunjangan operasional ini untuk memberikan contoh bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, biaya tersebut juga bisa menutupi kekurangan bansos bagi warga Ibu Kota.

"Alasannya untuk memberikan contoh kedua untuk menutup lubang bagi warga yang betul-betul membutuhkan bantuan ternyata sekarang belum dapat kan. Dan itu bisa ditutup dengan dana operasional gubernur. Sehingga tidak ada satu pun KK di DKI yang luput dari bansos ini," jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, PAD pada tahun 2019 mencapai Rp 42,298 triliun.

Baca juga: Polisi Tangkap Residivis Perampok Minimarket Wilayah Jabar dan DKI Jakarta

 

Jika diasumsikan Anies dan Riza mengambil keseluruhan BPO sebesar 0,15 persen, maka keduanya bisa menerima Rp 63,448 miliar.

Pembagiannya adalah 60 persen untuk Anies dan sisanya 40 persen untuk Riza Patria.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Sudin SDA Jakut Siagakan 20 Unit Mobil Pompa

Antisipasi Banjir, Sudin SDA Jakut Siagakan 20 Unit Mobil Pompa

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Sidak 400 Gedung

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Sidak 400 Gedung

Megapolitan
Diberi 10 Catatan Rapor Merah, Ini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta

Diberi 10 Catatan Rapor Merah, Ini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Spesialis Pembobol Toko Diringkus Polisi, Satu Masih Buron

Spesialis Pembobol Toko Diringkus Polisi, Satu Masih Buron

Megapolitan
Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Megapolitan
Cegah Banjir, 40 Petugas PPSU Bersihkan Saluran Air di Kebon Bawang

Cegah Banjir, 40 Petugas PPSU Bersihkan Saluran Air di Kebon Bawang

Megapolitan
Jelang Peringatan Maulid Nabi, Pemkot Bekasi Ingatkan Covid-19 Masih Mengancam

Jelang Peringatan Maulid Nabi, Pemkot Bekasi Ingatkan Covid-19 Masih Mengancam

Megapolitan
Kali Bekasi Tercemar, Wali Kota Minta Pemkab Bogor Ikut Awasi Limbah Industri

Kali Bekasi Tercemar, Wali Kota Minta Pemkab Bogor Ikut Awasi Limbah Industri

Megapolitan
1.073 Orang yang Terlibat PTM Terbatas Jenjang SMP di Kota Tangerang Negatif Covid-19

1.073 Orang yang Terlibat PTM Terbatas Jenjang SMP di Kota Tangerang Negatif Covid-19

Megapolitan
Unlawfull Killing Km 50, Kuasa Hukum Sebut Penembakan Berawal dari Tak Hadirnya Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya

Unlawfull Killing Km 50, Kuasa Hukum Sebut Penembakan Berawal dari Tak Hadirnya Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Rachel Vennya Akui Kabur dari Kewajiban Karantina, Begini Alasannya

Rachel Vennya Akui Kabur dari Kewajiban Karantina, Begini Alasannya

Megapolitan
Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Megapolitan
LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

Megapolitan
Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.