Sengkarut Data di Balik Distribusi Bantuan Sosial untuk Warga Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berlaku di Depok sejak Rabu (15/4/2020) lalu.

Dengan itu, aktivitas warga dibatasi. Praktis, buruh harian lepas dan para pekerja sektor informal kesulitan memperoleh pemasukan harian dengan ada PSBB.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) guna meringankan beban mereka.

Baca juga: Bantuan Belum Tepat Sasaran, Wali Kota Depok Janji Perbaiki Data

Namun, di Depok, penyaluran bantuan justru memicu polemik. Data penerima bantuan menjadi kendala utama.

Dasar penetapan penerima bantuan tak jelas

Barep Suroso jadi sasaran kekecewaan warga RT 005 RW 006 Mampang, Pancoranmas, Depok  pada akhir pekan lalu.

Sebagai ketua RT, ia dianggap lalai mendistribusikan bantuan kepada warganya yang butuh dibantu.

Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) dari Pemkot Depok tak mengalir rata ke seluruh keluarga yang membutuhkan.

Barep dan sejumlah ketua RT yang dilanda kebingungan sejenis akhirnya sepakat memotong Rp 25.000 dari Rp 250.000 tadi. Rencananya, potongan itu dibelanjakan sembako agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat menerima bantuan, walau secara administrasi tak dihitung oleh Pemkot Depok.

Pemotongan itu kemudian jadi masalah baru. Ia dicurigai menyelewengkan dana bansos.

Barep membantah potongan tersebut mengalir ke kocek pribadinya. Inisiatif itu ia tempuh gara-gara jumlah penerima dana bansos yang ditetapkan Pemkot Depok di wilayahnya, tak sesuai dengan jumlah yang ia ajukan.

"Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020) kemarin.

"Saya mengajukan (jumlah penerima dana bansos) sekitar 100 KK, tetapi yang turun itu cuma 39 KK. Nah saya berpikir keras bagaimana membaginya," ujar dia.

"Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat. Saya jawabnya bagaimana? Saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat," ungkap Barep.

Barep mengatakan, potongan itu sudah ia kembalikan dan tak jadi dibelanjakan dalam rupa sembako, sebagaimana rencana awal berdasarkan kesepakatan para ketua RT.

Hal itu guna menangkis kecurigaan karena sejumlah aparat berwenang mendatangi wilayahnya begitu kabar itu merebak.

Ïa memastikan, jumlah potongan yang dikembalikan utuh.

"Ada saran bahwa uang itu agar dikembalikan, langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh, belum dibelikan sembako. Akhirnya batal beli sembako," sebut dia.

Barep berharap, Pemerintah Kota Depok mengakomodasi usulan mengenai distribusi bansos dari para ketua RT/RW sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.