Kompas.com - 21/04/2020, 05:38 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4/2020). Humas Pemprov JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berlaku di Depok sejak Rabu (15/4/2020) lalu.

Dengan itu, aktivitas warga dibatasi. Praktis, buruh harian lepas dan para pekerja sektor informal kesulitan memperoleh pemasukan harian dengan ada PSBB.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) guna meringankan beban mereka.

Baca juga: Bantuan Belum Tepat Sasaran, Wali Kota Depok Janji Perbaiki Data

Namun, di Depok, penyaluran bantuan justru memicu polemik. Data penerima bantuan menjadi kendala utama.

Dasar penetapan penerima bantuan tak jelas

Barep Suroso jadi sasaran kekecewaan warga RT 005 RW 006 Mampang, Pancoranmas, Depok  pada akhir pekan lalu.

Sebagai ketua RT, ia dianggap lalai mendistribusikan bantuan kepada warganya yang butuh dibantu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) dari Pemkot Depok tak mengalir rata ke seluruh keluarga yang membutuhkan.

Barep dan sejumlah ketua RT yang dilanda kebingungan sejenis akhirnya sepakat memotong Rp 25.000 dari Rp 250.000 tadi. Rencananya, potongan itu dibelanjakan sembako agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat menerima bantuan, walau secara administrasi tak dihitung oleh Pemkot Depok.

Pemotongan itu kemudian jadi masalah baru. Ia dicurigai menyelewengkan dana bansos.

Barep membantah potongan tersebut mengalir ke kocek pribadinya. Inisiatif itu ia tempuh gara-gara jumlah penerima dana bansos yang ditetapkan Pemkot Depok di wilayahnya, tak sesuai dengan jumlah yang ia ajukan.

"Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020) kemarin.

"Saya mengajukan (jumlah penerima dana bansos) sekitar 100 KK, tetapi yang turun itu cuma 39 KK. Nah saya berpikir keras bagaimana membaginya," ujar dia.

"Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat. Saya jawabnya bagaimana? Saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat," ungkap Barep.

Barep mengatakan, potongan itu sudah ia kembalikan dan tak jadi dibelanjakan dalam rupa sembako, sebagaimana rencana awal berdasarkan kesepakatan para ketua RT.

Hal itu guna menangkis kecurigaan karena sejumlah aparat berwenang mendatangi wilayahnya begitu kabar itu merebak.

Ïa memastikan, jumlah potongan yang dikembalikan utuh.

"Ada saran bahwa uang itu agar dikembalikan, langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh, belum dibelikan sembako. Akhirnya batal beli sembako," sebut dia.

Barep berharap, Pemerintah Kota Depok mengakomodasi usulan mengenai distribusi bansos dari para ketua RT/RW sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Meski Korban Tak Melapor, Polisi Mestinya Tetap Selidiki Kasus Remaja Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Megapolitan
Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Megapolitan
Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Megapolitan
Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata di Jakarta, Jumlah Pengunjung TMII Meningkat

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata di Jakarta, Jumlah Pengunjung TMII Meningkat

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Megapolitan
Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Megapolitan
Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Megapolitan
Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Megapolitan
Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.