Sengkarut Data di Balik Distribusi Bantuan Sosial untuk Warga Depok

Kompas.com - 21/04/2020, 05:38 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

"Saya mohon maaf. Saya berharap, ke depan, pemerintah mengakomodasi warga yang dibawah. Mereka nonton TV, tahunya semua dapat tanpa terkecuali, tapi ini nyatanya ada yang tidak dapat," ujar Barep.

Manajemen data bermasalah, birokrasi berbelit

Pemerintah Kota Depok mengakui, apa yang terjadi pada Barep dan koleganya di Pancoranmas rupanya juga sangat mungkin terjadi di wilayah lain di Depok.

Masalah ini muncul kombinasi dari buramnya transparansi soal data penerima bantuan, ditambah tak seiramanya langkah Pemkot Depok dengan Pemprov Jawa Barat serta pemerintah pusat dalam distribusi bansos.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliyana mengakui, secara sistem, memang tak seluruh kepala keluarga (KK) yang diusulkan di tingkat RT/RW serta-merta disetujui untuk mendapatkan bansos.

Pertama, usulan KK penerima bansos yang disetor unsur RT/RW diperlakukan sekaligus sebagai metode pengumpulan data oleh pemerintah.

Baca juga: Pemkot Depok Sebut Data Penerima Bansos Tak Akurat karena Alasan Ini

Kedua, Pemkot Depok, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat diklaim akan berbagi porsi memberikan bantuan dengan mengacu pada data tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang belum semua (KK yang diusulkan disetujui). Nanti ada sumber-sumber bantuan sosial, bukan hanya dari APBD (daerah tingkat) II (kota/kabupaten), ada juga nanti dari provinsi, dari pusat. Jadi dibagi-bagi," kata Usman kepada Kompas.com, Senin.

Pemkot Depok kebagian tugas sebagai ujung tombak pendataan itu. Warga yang didata oleh Pemkot Depok ialah KK penerima bantuan non-DTKS, alias bukan termasuk penerima bansos berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial RI.

Berbeda dengan data DTKS yang telah dihimpun sejak lama, data non-DTKS ini memang baru dihimpun jelang penetapan PSBB.

Lantaran data ini nantinya dipakai sebagai acuan untuk berbagi porsi bantuan, puluhan KK belum dikucurkan bansos oleh Pemkot Depok, kemungkinan akan mendapatkannya dari Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat.

Namun, kapan seluruh KK yang diusulkan tadi bisa menerima bantuan, entah dari Pemkot Depok, Pemprov Jawa Barat, atau pemerintah pusat, Usman mengaku tak tahu.

"Kalau mau tahu nanti dapatnya (bansos) dari mana, saya juga tidak tahu. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan (data non-DTKS melalui usulan RT/RW) karena dari pemerintah pusat kan minta juga, pemerintah provinsi juga minta," ujar dia.

Tak verifikasi lapangan

Masalah bertambah pelik karena Pemkot Depok hanya mengandalkan usulan dari RT/RW secara virtual melalui e-mail.

Usman mengatakan, dalam menyeleksi KK untuk disetujui menerima bansos, pihaknya hanya dapat memverifikasi keabsahan administratif.

Karena itu, ia tak bisa menjamin KK yang diusulkan menerima bansos betul-betul layak menerimanya. Hal itu membutuhkan verifikasi langsung di lapangan.

"Kami hanya bisa verifikasi data saja, verifikasi lapangan mah tidak ada waktu, tidak keburu. Melalui NIK (nomor induk kependudukan), kami telusuri (usulannya) ganda atau tidak," jelas dia.

"Kenapa terjadi itu (kisruh distribusi bansos di lapangan), karena memang tidak ada verifikasi lapangan karena waktu yang begitu cepat," Usman menambahkan.

"Beda jika dibandingkan dengan data kelompok miskin yang sudah terdaftar (DTKS Kemensos). Itu kan panjang prosesnya," kata dia lagi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
Total 6 Anggota Pemuda Pancasila Pengeroyok Perwira Menengah Polisi Ditangkap

Total 6 Anggota Pemuda Pancasila Pengeroyok Perwira Menengah Polisi Ditangkap

Megapolitan
Bentrokan PP dan FBR di Ciledug, Ini Respons Wali Kota Tangerang

Bentrokan PP dan FBR di Ciledug, Ini Respons Wali Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.