[POPULER JABODETABEK] Alasan Bansos di Depok Kena "Sunat" | Salah Paham Pembubaran Ibadah di Tengah PSBB Bekasi

Kompas.com - 21/04/2020, 09:28 WIB
Ilustrasi uang. shutterstockIlustrasi uang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik soal penyaluran dana bantuan sosial di Kota Depok, Jawa Barat menjadi topik yang paling banyak dibaca di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Rabu (20/4/2020).

Dana bansos ini menjadi pembicaraan setelah warga di Pancoranmas, Depok mengeluhkan hanya menerima Rp 200.000 dari Rp 250.000 yang dijanjikan pemerintah.

Ternyata dana bansos itu disunat oleh pengurus RT yang bertugas menyalurkannya.

Baca juga: Sengkarut Data di Balik Distribusi Bantuan Sosial untuk Warga Depok

Namun, potongan itu dilakukan untuk membantu warga Depok yang tak kebagian jatah bansos meski sudah didata.

Selain isu bansos ini, ada tiga berita lainnya yang juga menarik untuk diikuti.

Berikut empat berita populer Megapolitan Kompas.com kemarin:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Alasan Ketua RT di Depok pangkas dana bansos Depok

Baru-baru ini viral kabar seputar dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota Depok dipotong oleh salah satu ketua RT di Mampang, Pancoranmas, Depok.

Barep Suroso, Ketua RT 005 RW 006, mengakui kabar tersebut, tetapi dia memiliki alasan khusus.

Dia memotong dana bansos berupa uang tunai yang semestinya senilai Rp 250.000 per kepala keluarga (KK).

Oleh Barep, dana itu disunat Rp 25.000 sehingga per KK hanya menerima Rp 225.000. Dia membantah bahwa potongan tersebut mengalir ke kocek pribadi.

Baca juga: Pemkot Depok Sebut Data Penerima Bansos Tak Akurat karena Alasan Ini

Inisiatif itu ia lakukan gara-gara jumlah penerima dana bansos yang ditetapkan Pemkot Depok di wilayahnya tak sesuai dengan jumlah yang ia ajukan.

"Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

"Saya mengajukan (jumlah penerima dana bansos) sekitar 100 KK, tetapi yang turun itu cuma 39 KK. Nah, saya berpikir keras bagaimana membaginya," jelas dia.

Barep berujar, pemotongan itu berdasarkan kesepakatan para ketua RT yang juga mengalami dilema serupa.

Mereka pusing memikirkan puluhan keluarga yang telah mereka ajukan dapat menerima bansos, tetapi tak disambut Pemkot Depok selaku pemberi dana.

"Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat, saya jawabnya bagaimana?" ungkap Barep.

"Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25.000 itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat," imbuh dia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ibadah di rumah saat PSBB Bekasi dibubarkan tetangga

Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang sedang beribadah di rumahnya sendiri lalu dibubarkan orang lain beredar di media sosial.

Keterangan dalam video yang beredar itu menyebutkan, peristiwa itu terjadi di rumah di Kampung Rawasentul, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/4/2020) kemarin.

Kabupaten Bekasi saat ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegap virus SARS-CoV-2, menyebabkan penyakit infeksi Covid-19, menyebar luas.

Baca juga: Insiden Pembubaran Ibadah di Rumah di Cikarang Diselesaikan secara Damai

Selama PSBB orang diimbau tidak keluar rumah. Ibadah keagamaan pun diminta untuk dilakukan di rumah.

Video peristiwa di Cikarang itu diunggah di Facebook oleh akun Linda Arijanto dan di Instagram oleh @arionsihombing.

Dalam video itu tampak dua pria, yang dalam keterangan video disebut sebagai seorang tokoh agama dan pengurus RT setempat, marah-marah kepada pemilik rumah dan melarang mereka melanjutkan ibadahnya di rumah tersebut.

Pemilik rumah menyampaikan, ibadah tersebut hanya dihadiri keluarga inti.

Namun seorang pria berbaju putih, yang disebut sebagai tokoh agam, bersikeras agar ibadah itu dihentikan.

“Tetap tidak boleh,” kata dia. Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Somantri, membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Somantri menyampaikan, orang yang beribadah dalam rumah itu memang anggota satu keluarga.

“Iya (ada) dari orang luar (bukan warga Kampung Rawasentul) tapi memang satu keluarga. Mereka ada 11 orang beribadah,” kata Somantri, Senin (20/4/2020).

Somantri mengemukakan, ada kesalahpahaman pihak RT dan pria yang disebut tokoh agama itu saat membubarkan ibadah keluarga tersebut.

Menurut Somantri, pria yang disebut tokoh agama dan pihak RT membubarkan ibadah keluarga itu karena tidak tahu bahwa yang ibadah tersebut anggota satu keluarga.

“Sudah clear itu, salah paham saja,” ujar Somantri.

Baca selengkapnya di sini.

3. Penjelasan Pemkot Depok soal bansos yang tak merata

Pemerintah Kota Depok mengakui bahwa jumlah kepala keluarga (KK) yang diusulkan di tingkat RT/RW untuk menerima dana bantuan sosial ( bansos) tak seluruhnya disetujui.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana menjelaskan, usulan KK penerima bansos yang harus disetor oleh unsur RT/RW merupakan bagian dari upaya pengumpulan data.

"Memang belum semua (KK yang diusulkan disetujui). Nanti ada sumber-sumber bantuan sosial, bukan hanya dari APBD (daerah tingkat) II (kota/kabupaten), ada juga nanti dari provinsi dari pusat. Jadi dibagi-bagi," jelas Usman kepada Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Ketua RT di Depok Pulangkan Dana Bansos yang Disunat

Pendataan yang dimaksud Usman ialah pendataan KK penerima bantuan dengan kategori di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial RI.

Saat ini, Pemkot Depok kebagian peran untuk mendatanya, sekaligus mengucurkan bantuan bagi sebagian penerima bantuan non-DTKS.

Sebagian lainnya diklaim akan menerima bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, tergantung data yang disetor oleh Pemkot Depok.

Hal ini yang menjelaskan, misalnya, kemelut di RT 005 RW 006 Mampang, Pancoranmas tempo hari, ketika hanya 39 KK yang menerima bansos uang tunai sebesar Rp 250.000 per KK.

Padahal, jumlah penerima bansos yang diusulkan oleh unsur RT/RW mencapai sekitar 100 KK.

Baca selengkapnya di sini.

4. Puskesmas di Bekasi tutup karena karyawan positif Covid-19

Dua puskesmas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditutup sementara hingga 14 hari ke depan karena sejumlah karyawannya positif Covid-19.

Dua puskesmas itu yakni Puskesmas Mangunjaya di Tambun Selatan dan Puskesmas Wanasari di Cibitung.

Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi (PIKOKABSI), dokter Alamsyah menyampaikan, pelayanan di dua puskesmas tersebut untuk sementara akan dialihkan.

“Pelayanan di Puskesmas Wanasari dipindahkan ke Puskesmas Wanajaya. Kemudian pelayanan di Puskesmas Magunjaya dipindahkan ke Puskesmas Mekarsari, Puskemas Sumberjaya dan Puskesmas Tambun," ujar Alamsyah, Senin (20/4/2020).

Dua puskesmas itu pun akan disterilkan. Para karyawan lainnya, yang tidak terpapar Covid-19, tengah menjalani isolasi mandiri.

“Jadi ada lima orang yang positif. Dua orang yang bertugas di Puskesmas Mangunjaya Tambun Selatan dan tiga orang bertugas di Puskesmas Wanasari, Cibitung,” kata Alamsyah.

Ia menambahkan, lima karyawan yang positif Covid-19 tersebut kini menjalani perawatan di rumah sakit.

"Tiga orang di rumah sakit di Kabupaten Bekasi dan dua orang di Rumah Sakit di Jakarta," kata Alamsyah.

Baca selengkapnya di sini.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Megapolitan
Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Megapolitan
Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Megapolitan
Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Megapolitan
Seorang Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Lakukan Pengawalan ke Bekasi

Seorang Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Lakukan Pengawalan ke Bekasi

Megapolitan
Saat Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak PSI Mengaku Diintimidasi Usai Lapor Polisi…

Saat Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak PSI Mengaku Diintimidasi Usai Lapor Polisi…

Megapolitan
Bendung Katulampa Bogor Siaga 3, Warga di Bantaran Sungai Ciliwung Waspada Banjir

Bendung Katulampa Bogor Siaga 3, Warga di Bantaran Sungai Ciliwung Waspada Banjir

Megapolitan
Bendahara Kelurahan Duri Kepa Kirim Surat Sakit Setiap Akan Dikonfirmasi soal Pinjaman Rp 264,5 Juta

Bendahara Kelurahan Duri Kepa Kirim Surat Sakit Setiap Akan Dikonfirmasi soal Pinjaman Rp 264,5 Juta

Megapolitan
Kasus Kelurahan Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta dari Warga, Lurah: untuk Keperluan Pribadi Bendahara

Kasus Kelurahan Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta dari Warga, Lurah: untuk Keperluan Pribadi Bendahara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.