Kompas.com - 22/04/2020, 07:23 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4/2020). Humas Pemprov JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4/2020).

DEPOK, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, menilai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok hanya berkutat di jalan raya saja.

Pemerintah sibuk menginstruksi warga bertahan di rumah tetapi alpa menunaikan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan mereka yang kehilangan nafkah harian.

"Padahal mestinya di dalam PSBB juga ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan rakyatnya menerima bansos (bantuan sosial) dan bisa makan pada saat tidak bisa bekerja karena PSBB," ujar Roy melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020) malam.

Baca juga: Saat Para Sopir Angkot Tuntut Bantuan Sosial dari Pemerintah

Roy mewanti-wanti pemerintah bahwa persoalan distribusi bantuan kepada warga miskin dan rentan miskin sangat serius.

Contoh teraktual sudah terjadi di Serang, Banten, kemarin. Yuli, seorang buruh lepas yang kehilangan pendapatan harian Rp 25.000 meninggal dunia setelah hanya mengasup air putih selama dua hari terakhir.

Usulan agar ia dan suaminya yang notabene pemulung menerima bantuan sosial disebut ditolak oleh pemerintah hingga Yuli tutup usia, walaupun Pemerintah Kota Serang mengklaim telah mengirimkan bantuan baginya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di Depok, kemelut serupa mencuat. Pemerintah Kota Depok mengakui, dari sekitar 250.000 kepala keluarga (KK) di luar data Kementerian Sosial yang diusulkan menerima bansos, hanya 30.000 di antaranya yang disetujui menerima bantuan dari APBD Kota Depok.

Ini berimbas pada kesejahteraan warga di tingkat terbawah, yakni RT/RW. Para ketua RT kelimpungan karena jumlah KK yang diberi bantuan oleh Pemkot Depok jauh di bawah jumlah KK yang mereka usulkan.

Sekitar 220.000 KK yang hingga kini belum mendapatkan bantuan, terpaksa menunggu jatah berikutnya dari Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat yang belum jelas kapan cairnya.

Padahal, dapur harus tetap mengepul dan perut punya batas kemampuan menahan lapar.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Tawuran Antar-geng di Jakarta, Polisi Lakukan Patroli Siber

Marak Tawuran Antar-geng di Jakarta, Polisi Lakukan Patroli Siber

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Bogor Capai 436 Kasus

UPDATE 2 Agustus: Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Bogor Capai 436 Kasus

Megapolitan
Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Panggil Pendamping PKH dan Satu Saksi Lainnya

Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Panggil Pendamping PKH dan Satu Saksi Lainnya

Megapolitan
Ketahuan Sembunyi di Hutan, Pembunuh Pemilik Warung Kopi di Bogor Akhirnya Diringkus Polisi

Ketahuan Sembunyi di Hutan, Pembunuh Pemilik Warung Kopi di Bogor Akhirnya Diringkus Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran yang Bunuh Lawannya di Duren Sawit

Polisi Tangkap 4 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran yang Bunuh Lawannya di Duren Sawit

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Tindak Sekolah yang Terbukti Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Pemprov DKI Jakarta Bakal Tindak Sekolah yang Terbukti Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Megapolitan
Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Megapolitan
Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Megapolitan
Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Megapolitan
Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Megapolitan
154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X