Pemkot Depok Diminta Segera Salurkan Bansos agar Warga Tak Mati Kelaparan

DEPOK, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, menilai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok hanya berkutat di jalan raya saja.

Pemerintah sibuk menginstruksi warga bertahan di rumah tetapi alpa menunaikan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan mereka yang kehilangan nafkah harian.

"Padahal mestinya di dalam PSBB juga ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan rakyatnya menerima bansos (bantuan sosial) dan bisa makan pada saat tidak bisa bekerja karena PSBB," ujar Roy melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020) malam.

Baca juga: Saat Para Sopir Angkot Tuntut Bantuan Sosial dari Pemerintah

Roy mewanti-wanti pemerintah bahwa persoalan distribusi bantuan kepada warga miskin dan rentan miskin sangat serius.

Contoh teraktual sudah terjadi di Serang, Banten, kemarin. Yuli, seorang buruh lepas yang kehilangan pendapatan harian Rp 25.000 meninggal dunia setelah hanya mengasup air putih selama dua hari terakhir.

Usulan agar ia dan suaminya yang notabene pemulung menerima bantuan sosial disebut ditolak oleh pemerintah hingga Yuli tutup usia, walaupun Pemerintah Kota Serang mengklaim telah mengirimkan bantuan baginya.

Di Depok, kemelut serupa mencuat. Pemerintah Kota Depok mengakui, dari sekitar 250.000 kepala keluarga (KK) di luar data Kementerian Sosial yang diusulkan menerima bansos, hanya 30.000 di antaranya yang disetujui menerima bantuan dari APBD Kota Depok.

Ini berimbas pada kesejahteraan warga di tingkat terbawah, yakni RT/RW. Para ketua RT kelimpungan karena jumlah KK yang diberi bantuan oleh Pemkot Depok jauh di bawah jumlah KK yang mereka usulkan.

Sekitar 220.000 KK yang hingga kini belum mendapatkan bantuan, terpaksa menunggu jatah berikutnya dari Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat yang belum jelas kapan cairnya.

Padahal, dapur harus tetap mengepul dan perut punya batas kemampuan menahan lapar.

Roy mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok harus konsekuen dalam menjalankan PSBB.

“PSBB adalah alat untuk menekan jumlah pasien Covid-19. Caranya semua disiplin tinggal di rumah. Tapi harus pastikan rakyat tidak mati kelaparan dengan membagikan bansos tepat sasaran," kata Roy.

" Tapi sebulan lebih enggak kerja, tapi juga enggak dapat bansos. Akhirnya mereka nekad keluar rumah, kerja, cari makan. Kalau memilih disipin, maka mati kelaparan seperti di Banten," imbuh dia.

Janji pemerintah untuk menyalurkan bansos belum ditunaikan secara tuntas untuk warga Depok, meskipun telah sepekan PSBB diterapkan.

Baca juga: Pemkot Depok Hanya Proses Data Penerima Bansos yang Masuk per 16 April

Pemerintah Kota Depok sudah mencairkan secara penuh alias 100 persen, total anggaran Rp 7,5 miliar dari APBD Kota Depok untuk dana bantuan sosial, walaupun distribusinya untuk 30.000 KK tak merata dan tak seluruhnya tepat sasaran.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat baru mengucurkan bantuan kepada 1.000 kepala keluarga/kelompok penerima manfaat (KK/KPM) hingga Senin lalu, dari target sebanyak 10.423 KK/KPM.

Setiap KK/KPM berhak atas bantuan senilai Rp 500.000 dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rinciannya, Rp 350.000 dalam bentuk sembako dan barang kebutuhan harian, Rp 150.000 dalam bentuk uang tunai.

Sementara bantuan sosial dari pemerintah pusat belum turun karena masih dalam tahap validasi data penerima bantuan.