Kompas.com - 22/04/2020, 09:32 WIB
Paket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19 Dokumentasi Pemprov DKI JakartaPaket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta memasuki hari ke 14, Rabu (22/4/2020) ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mendistribusikan 1,25 juta paket bansos.

Namun, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengatakan pemberian bansos tersebut berpotensi malaadministrasi. Soalnya, pembagian bansos belum disertai dengan dasar hukum berupa keputusan gubernur.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyatakan, jika keputusan gubernur (kepgub) tak diterbitkan maka ada potensi malaadministrasi.

Baca juga: Ombudsman: Penyaluran Bansos Tanpa Kepgub Berpotensi Maladministrasi

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, di Pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa penerimaan bansos akan ditetapkan lewat kepgub.

"Ada potensi malaadminitrasi karena di pergubnya diwajibkan. Kedua, dengan tidak adanya kepgub, ada potensi salah sasaran dan bisa jadi malaadminitrasinya terimplikasi merugikan negara karena tidak tepat sasaran itu tadi," ucap Teguh, Selasa pagi kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Teguh memaklumi jika pada awal pembagian bansos tak dibuat Kepgub karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan diskresinya, terutama karena keperluan yang mendesak. Namun seiring berjalannya waktu, seharusnya kepgub itu bisa diterbitkan agar mempunyai dasar hukum.

"Kita tahu, data bansos baik pusat maupun daerah selama ini buruk dan butuh pengintegrasian dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah dalam undang-undang kesejahteraan sosial, memang diharuskan memenuhi kewajiban itu. Makanya kami sampaikan, dua minggu waktu yang patut untuk segera menerbitkan Kepgub," kata dia.

Kepgub itu harus berisikan indikator penerima bansos, pemberi bansos, skema pemberian bansos (dalam bentuk bantuan langsung tunai/BLT atau sembako), bertahap atau sekali beri, nilai bansos yang diberikan, anggaran bansos, mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bansos, dan complaint handling.

Akan minta klarifikasi 

Ombudsman bakal meminta klarifikasi Pemprov DKI Jakarta tentang hal itu. Selain karena belum adanya kepgub, klarifikasi dibutuhkan lantaran ada laporan, warga yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bansos.

Baca juga: Ombudsman Akan Minta Klarifikasi Pemprov DKI Soal Pemberian Bansos

Hal itu menimbulkan kesan bawah bansos salah sasaran.

"Sejak bansos diberlakukan dari tanggal 9 (April 2020) sampai sekarang, ada laporan terkait warga mampu yang menerima bantuan dan warga tidak mampu malah tidak dapat. Kemudian, ada yang menerima ganda," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberi tanggapan atas pernyataan Ombudsman itu.  



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

17 Posko Vaksinasi Merdeka Dibuka di Kecamatan Kalideres

17 Posko Vaksinasi Merdeka Dibuka di Kecamatan Kalideres

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Pasien di RS Wisma Atlet Kini Tersisa 2.002 Orang

UPDATE 6 Agustus: Pasien di RS Wisma Atlet Kini Tersisa 2.002 Orang

Megapolitan
Kemendagri dan Polisi Selidiki Kasus Vaksinasi Covid-19 Pakai NIK Orang Lain di Tangsel

Kemendagri dan Polisi Selidiki Kasus Vaksinasi Covid-19 Pakai NIK Orang Lain di Tangsel

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Megapolitan
Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Megapolitan
Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan dan Berujung Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan dan Berujung Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Tambah 228, Pasien Dirawat Tercatat 4.251 Orang

UPDATE 5 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Tambah 228, Pasien Dirawat Tercatat 4.251 Orang

Megapolitan
Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

Megapolitan
Tolak Bansos Tunai Dipotong, Warga Depok Mengaku Diancam Dipersulit Urusannya oleh Ketua RT

Tolak Bansos Tunai Dipotong, Warga Depok Mengaku Diancam Dipersulit Urusannya oleh Ketua RT

Megapolitan
UI Buka Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk Mahasiswa Se-Jabodetabek

UI Buka Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk Mahasiswa Se-Jabodetabek

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
UPDATE: Depok Catat Rekor Baru Kasus Covid-19 Terbanyak dalam Sehari

UPDATE: Depok Catat Rekor Baru Kasus Covid-19 Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X