Saat Penyaluran Bansos Pemprov DKI Berpotensi Malaadministrasi

Kompas.com - 22/04/2020, 09:32 WIB
Paket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19 Dokumentasi Pemprov DKI JakartaPaket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendistribusian bantuan sosial ( bansos) untuk warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta memasuki hari ke 14, Rabu (22/4/2020) ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mendistribusikan 1,25 juta paket bansos.

Namun, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengatakan pemberian bansos tersebut berpotensi malaadministrasi. Soalnya, pembagian bansos belum disertai dengan dasar hukum berupa keputusan gubernur.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyatakan, jika keputusan gubernur (kepgub) tak diterbitkan maka ada potensi malaadministrasi.

Baca juga: Ombudsman: Penyaluran Bansos Tanpa Kepgub Berpotensi Maladministrasi

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, di Pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa penerimaan bansos akan ditetapkan lewat kepgub.

"Ada potensi malaadminitrasi karena di pergubnya diwajibkan. Kedua, dengan tidak adanya kepgub, ada potensi salah sasaran dan bisa jadi malaadminitrasinya terimplikasi merugikan negara karena tidak tepat sasaran itu tadi," ucap Teguh, Selasa pagi kemarin.

Teguh memaklumi jika pada awal pembagian bansos tak dibuat Kepgub karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan diskresinya, terutama karena keperluan yang mendesak. Namun seiring berjalannya waktu, seharusnya kepgub itu bisa diterbitkan agar mempunyai dasar hukum.

"Kita tahu, data bansos baik pusat maupun daerah selama ini buruk dan butuh pengintegrasian dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah dalam undang-undang kesejahteraan sosial, memang diharuskan memenuhi kewajiban itu. Makanya kami sampaikan, dua minggu waktu yang patut untuk segera menerbitkan Kepgub," kata dia.

Kepgub itu harus berisikan indikator penerima bansos, pemberi bansos, skema pemberian bansos (dalam bentuk bantuan langsung tunai/BLT atau sembako), bertahap atau sekali beri, nilai bansos yang diberikan, anggaran bansos, mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bansos, dan complaint handling.

Akan minta klarifikasi 

Ombudsman bakal meminta klarifikasi Pemprov DKI Jakarta tentang hal itu. Selain karena belum adanya kepgub, klarifikasi dibutuhkan lantaran ada laporan, warga yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bansos.

Baca juga: Ombudsman Akan Minta Klarifikasi Pemprov DKI Soal Pemberian Bansos

Hal itu menimbulkan kesan bawah bansos salah sasaran.

"Sejak bansos diberlakukan dari tanggal 9 (April 2020) sampai sekarang, ada laporan terkait warga mampu yang menerima bantuan dan warga tidak mampu malah tidak dapat. Kemudian, ada yang menerima ganda," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberi tanggapan atas pernyataan Ombudsman itu.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Megapolitan
[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Megapolitan
Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Megapolitan
Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X