Sepekan PSBB di Depok, 17 Perusahaan Multinasional Beroperasi dengan Rekomendasi Kemenperin

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Jawa Barat, Manto Jorghi menyatakan, terdapat 17 perusahaan multinasional yang masih beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok sepekan.

Padahal, 17 perusahaan multinasional itu tidak termasuk dalam sektor bisnis yang dikecualikan boleh mempekerjakan para pegawainya di kantor/pabrik.

Manto mengatakan, 17 perusahaan itu beroperasi berbekal rekomendasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Baca juga: Sepekan PSBB di Depok, Pemkot Sebut Belum Ada Penambahan PHK

"Dari pemantauan kami, yang kami monitor itu ada 17 perusahaan yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," ujar Manto kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020) petang.

"Iya, benar sekali (perusahaan multinasional). Itu perusahaan-perusahaan besar yang mayoritas ada di sepanjang Jalan Raya Bogor," imbuh dia.

Manto menjabarkan, kebanyakan dari 17 perusahaan multinasional itu bergerak di bidang manufaktur, pengadaan alat kesehatan, dan elektronika yang berkaitan dengan teknologi komunikasi.

Ia menjamin bahwa 17 perusahaan multinasional itu melakukan prosedur ketat pencegahan penularan Covid-19 di perusahaannya.

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

"Mereka berkualitas ekspor juga dan mereka tetap melakukan langkah-langkah yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dalam pencegahan Covid-19," jelas Manto.

"Coba saja ke sana, pemeriksaan sangat ketat. Harus ada janji, kemudian mengisi formulir apa gitu tentang kesehatan, tidak mudah. Karyawan yang masuk hari itu pun diperiksa banget," ia menambahkan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyatakan tidak akan menolak izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) yang diajukan perusahaan selama wabah Covid-19.

Syaratnya, perusahaan yang mengajukan IOMKI harus melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan IOMKI, perusahaan bisa tetap beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

"Prinsipnya tidak ada yang ditolak, agar ekonomi jalan," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Ini Alasan Menperin Izinkan Perusahaan Tetap Beroperasi Selama PSBB

Agus menyatakan, perusahaan-perusahaan yang tetap ingin beroperasi selama wabah Covid-19 harus diapresiasi.

"Justru kita harus mengapresiasi karena dalam kondisi sulit ini mereka tetap semangat beroperasi, dengan syarat harus memperhatikan protokol kesehatan," kata dia.

Agus meminta pemerintah daerah mengawasi operasional perusahaan-perusahaan yang tetap beraktivitas selama PSBB.

Pemda, lanjut Agus, bisa menyegel sementara perusahaan yang tidak menjalankan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan membina perusahaan tersebut agar menjalankan protokol pencegahan.

Bila perusahaan tak juga menjalankan protokol itu, pemda bisa mengusulkan pencabutan IOMKI perusahaan tersebut kepada Kemenperin.

"Kami di Kemenperin tidak akan ragu mencabut izin IOMKI setelah diberi penyegelan dan peringatan tidak mau mengindahkan protokol kesehatan di lingkungan industrinya," ucap Agus.

Sebagai informasi, PSBB sudah berlaku sejak Rabu (15/4/2020), dengan harapan sanggup menekan laju penularan Covid-19 yang terus meningkat di Depok.

Dengan berlakunya PSBB, perusahaan harus mempekerjakan para pegawainya dari tempat tinggal masing-masing alias tidak berkantor.

Namun, berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB, terdapat beberapa instansi yang dikecualikan dari kewajiban "meliburkan" pegawai.

Pengecualian pertama, yakni bagi instansi pemerintahan berdasarkan aturan kementerian terkait.

Pengecualian kedua, bagi BUMN atau BUMD yang ambil peran dalam penanganan Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti aturan dari Kementerian atau pemerintah daerah.

Pengecualian ketiga, yakni bagi 11 sektor usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik/industri vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Pengecualian keempat, bagi organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan sosial.