Pemkot Depok Masih Tunggu Arahan Resmi Pemerintah Pusat soal Larangan Mudik

Kompas.com - 22/04/2020, 18:13 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan akan membuka crisis centre bagi korban LGBT, ditemui usai menghadiri acara peresmian alun-alun Kota Depok, Minggu (12/1/2020) KOMPAS.com/ANGGITA NURLITASARIWali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan akan membuka crisis centre bagi korban LGBT, ditemui usai menghadiri acara peresmian alun-alun Kota Depok, Minggu (12/1/2020)

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok masih menunggu langkah pemerintah pusat secara rinci mengenai teknis pelarangan mudik bagi warga yang berdomisili di wilayah PSBB maupun zona merah Covid-19.

Tanpa surat atau arahan resmi pemerintah pusat soal larangan mudik itu, Pemkot Depok belum bisa bergerak lebih jauh untuk mencegah mudik.

"Terkait dengan larangan mudik bagi warga, kami masih menunggu surat atau arahan resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020). 

Baca juga: Larangan Mudik, Tak Ada Pembatasan Keluar dan Masuk Jakarta dari Kota Penyangga

Idris melanjutkan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengenai larangan ini, namun belum memperoleh kejelasan tata laksananya.

Padahal, larangan mudik bagi warga berlaku efektif mulai Jumat (24/4/2020) atau tak sampai 3 hari ke depan.

"Informasi yang didapatkan (dari BPTJ), bahwa kebijakan larangan mudik masih bersifat general dan sedang dirumuskan kebijakan teknisnya," ujar Idris.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menetapkan larangan bagi seluruh masyarakat perantauan untuk mudik ke kampung halaman masing-masing.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, masyarakat yang dilarang mudik adalah yang tinggal di wilayah yang telah menetapkan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masuk zona merah.

"Larangan ini untuk wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya yang menetapkan PSBB," kata Luhut, Selasa (21/4/2020).

Ia menyebutkan, pemerintah akan menutup akses jalan keluar masuk kota-kota tersebut. Namun, akses tetap dibuka untuk distribusi barang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Megapolitan
Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Megapolitan
Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Megapolitan
Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Megapolitan
Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X