TANGERANG, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang telah memasuki hari keenam sejak ditetapkan Sabtu (18/4/2020) lalu.
Meski PSBB sudah berjalan hampir seminggu, Pemerintah Kota Tangerang menyatakan masih belum ada kejelasan terkait bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak di wilayah itu.
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, belum adanya bansos bukan karena pihaknya tak menyiapkan dana untuk membantu masyarakat Kota Tangerang di tengah PSBB.
Baca juga: Warga Tangerang Belum Terima Bantuan Sembako dari Pemerintah Senilai Rp 600.000 per KK
Ia mengaku terkendala aturan. Aturan menetapkan, masyakarat tidak boleh menerima lebih dari satu bantuan pemerintah pada saat bersamaan.
Akhirnya, Pemerintah Kota Tangerang menunggu keputusan pemerintah pusat. Menurut Arief, pemerintah pusat sudah siap menanggung dan memberikan bantuan untuk 75.000 kepala keluarga (KK) terdampak di Kota Tangerang.
Pada 8 April 2020, Arief mengatakan, ada 64.000 KK kurang mampu di Kota Tangerang yang terdampak Covid-19.
"Jadi kami sudah melakukan pendataan, jumlahnya ada kurang lebih 64.000 KK," kata Arief.
Arief menambahkan, puluhan ribu KK tersebut terdata untuk diberikan bantuan pangan dari Pemkot Tangerang.
Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah mengantongi data dan mulai mendistribusikan logistik ke beberapa kelurahan khususnya bagi KK yang terdampak.
"Mulai dari minggu kemarin, Sabtu (4/4/2020), sudah mulai terdistribusi 30 ton beras di beberapa kelurahan. Ini agak lama karena harus di-packing di Bulog," kata Arief.
Namun jumlah tersebut kembali direvisi setelah Gubernur Banten, Wahidin Halim, meminta agar Pemkot Tangerang juga ikut mendata warga yang tidak ber-KTP Tangerang yang ikut terdampak.
Selasa lalu setelah direvisi, Arief mengatakan ada 150.000 KK terdampak. Dari jumlah itu, yang akan ditanggung Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 75.000 KK dan pemerintah pusat 75.000 KK.
Pada 9 April 2020, Pemerintah Kota Tangerang menambah anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 98 miliar menjadi Rp 138 miliar.
Arief mengatakan, jumlah anggaran penanganan Covid-19 kemungkinan masih belum final karena akan terus dievaluasi selama masa pandemi.
"Ya ini (anggaran) terus kami evaluasi, terakhir itu sampai Rp 138 miliar," kata dia.