Distribusi Bansos Seret, Wali Kota Depok Imbau Warga Mampu Bantu yang Kesusahan

Kompas.com - 23/04/2020, 08:01 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menerbitkan surat edaran yang isinya meminta warga agar turut membantu kalangan miskin dan rentan miskin di tengah pandemi Covid-19.

Surat edaran itu diterbitkan Rabu (22/4/2020) kemarin. Dalam surat itu ia menyatakan bahwa “potensi kepedulian sosial warga Depok cukup tinggi”.

“Penyebaran Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan semata, akan tetapi berdampak juga pada bidang sosial dan ekonomi,” ujar dia membuka surat itu.

Baca juga: Sepekan PSBB di Depok, Hasilnya Belum Terasa

Pertama, Idris berharap kepada para dermawan yang merupakan warga Depok agar dapat “menggerakan semangat solidaritas sosial yang sudah tumbuh” untuk ikut membantu sesama warga yang membutuhkan bantuan finansial.

Kedua, ia menekankan bahwa bentuk bantuan solidaritas sesama warga bisa berupa banyak wujud.

“Dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan, infaq atau sedakah, baik berupa uang tunai, atau barang kebutuhan hidup sehari-hari,” lanjut Idris.

Terakhir, ia meminta agar pemberian bantuan solidaritas sosial itu disampaikan baik secara langsung kepada warga yang membutuhkan maupun melalui Kampung Siaga Covid-19 di level RW.

Baca juga: Pemkot Klaim Perusahaan Tertib Ketentuan Selama Sepekan PSBB di Depok

Idris menyatakan, pihaknya tidak berarti hanya memanfaatkan uluran tangan para dermawan. Ia mengatakan, untuk menanggulangi dampak sosial-ekonomi yang terjadi saat ini, terdapat sumber bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah sepekan berlangsung di Depok, sejak dimulai Rabu pekan lalu.

Namun, distribusi bantuan yang notabene jadi tanggung jawab pemerintah, mengalami sejumlah kendala, antara lain data yang tidak akurat sehingga bantuan salah sasaran.

Baru sekitar 31.000 dari 300.000 lebih kepala keluarga (KK) baik dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun non-DTKS, yang sudah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Depok maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendara Moge Terobos Kawasan Ring 1, Disebut Ancaman hingga Dilumpuhkan Paspampres

Pengendara Moge Terobos Kawasan Ring 1, Disebut Ancaman hingga Dilumpuhkan Paspampres

Megapolitan
BMKG: Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

BMKG: Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Megapolitan
Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Megapolitan
Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Megapolitan
Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Megapolitan
Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

Megapolitan
Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Megapolitan
Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Megapolitan
Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X