Salah Sasaran Pembagian Bansos Covid-19 di DKI, Warga Mampu hingga Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima

Termasuk para pekerja harian lepas hingga warga yang tak memiliki pekerjaan.

Namun, dalam Kepgub justru terdapat sejumlah nama yang merupakan aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penerima bansos.

Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.

3. Anggota DPRD DKI jadi penerima bansos

Paling terbaru adalah nama salah satu anggota DPRD DKI yang juga masuk dalam daftar tersebut.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan namanya masuk dalam data penerima bansos.

Baca juga: Protes soal Pembagian Bansos, Ibu-ibu Datangi Wali Kota

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," kata Johnny.

Politisi PDI-P ini pun mengaku tak tahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," lanjutnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Johnny pun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki data penerima bansos.

Jangan sampai ada yang salah sasaran seperti dirinya.

"Masa saya dapat itu, nah ini sebagai warning kepada Pemda ketika memberikan data itu ya kepada Pempus atau Pemda harus hati-hati. Enggak bisa lagi secara acak, harus betul-betul," tambah dia.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Nilai Bansos Masih Salah Sasaran, Perusahaan Masih Beroperasi Saat PSBB

4. Anies akui keliru susun daftar penerima bansos

Setelah banyak data salah sasaran, Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data dalam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," tuturnya.