Kompas.com - 23/04/2020, 11:56 WIB
ilustrasi pandemi corona SHUTTERSTOCKilustrasi pandemi corona

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Subdirektorat Anjungan Badan Penghubung Jawa Tengah, Turino berujar, pihaknya mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sosial 10.238 kepada warga ber-KTP Jawa Tengah.

Usulan itu dikirimkan pada Rabu (22/4/2020) sore, setelah tim melakukan validasi dari sekitar 52.000 data perantau Jateng di Jakarta yang dihimpun manual melalui WhatsApp.

"Data 52.000 itu data mentah dari paguyuban kabupaten-kabupaten, banyak yang dobel. Kami sortir, ini sudah fixed datanya," ujar Turino kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2020) pagi.

Baca juga: Pemprov Jawa Tengah Buka Pendataan Warga Jateng Domisili Jakarta yang Tak Bisa Mudik

Sementara itu, data perantau ber-KTP Jateng yang masuk melalui pendaftaran mandiri via website akan direkapitulasi belakangan dan dikirimkan ke Pemprov DKI Jakarta episode berikutnya.

"Butuh 1-2 hari untuk merekapitulasi data (via website). Yang kami kirim yang kemarin via WhatsApp karena dikerjakan satu-satu manual, kami tidak menyangka bisa sebanyak ini," kata Turino.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain ke Pemprov DKI Jakarta, usulan yang sama juga telah dilayangkan ke Pemerintah Kota Bekasi.

Total, Turino mengusulkan agar Pemerintah Kota Bekasi memberikan bantuan bagi 1.923 perantau ber-KTP Jateng yang saat ini "terjebak" di Kota Bekasi.

Baca juga: Anies Disebut Sepakati Permintaan Ganjar Bantu Warga Jateng di Jakarta yang Tak Bisa Mudik

Sementara usulan bantuan bagi para perantau ber-KTP Jateng di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Bekasi, masih belum terang kapan akan dikirimkan ke pemerintahan masing-masing.

"Jawa Barat sih sudah oke-oke semua, Bogor, Depok, Bekasi. Sudah siap dikirim datanya. Yang Tangerang saja yang masih abu-abu," tutup Turino.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendata warga ber-KTP Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek untuk diusulkan menerima bantuan dari pemerintah domisili masing-masing.

Pendataan tersebut utamanya menyasar para perantau yang bekerja di sektor informal, masih berdomisili di Jakarta, dan tidak bisa pulang kampung di tengah pandemi Covid-19.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemkab Bekasi Siapkan Rp 18,2 Miliar untuk Rehab Puskesmas

Pemkab Bekasi Siapkan Rp 18,2 Miliar untuk Rehab Puskesmas

Megapolitan
Pesan Kak Seto untuk Pemkot Tangsel soal Pencegahan Eksploitasi Anak: Jangan Sudah Terjadi Baru Bergerak

Pesan Kak Seto untuk Pemkot Tangsel soal Pencegahan Eksploitasi Anak: Jangan Sudah Terjadi Baru Bergerak

Megapolitan
Antisipasi Gelombang 3 Covid-19, RSUP Sitanala Siapkan Langkah-langkah Khusus

Antisipasi Gelombang 3 Covid-19, RSUP Sitanala Siapkan Langkah-langkah Khusus

Megapolitan
Dipecat PSI, Anggota DPRD DKI Viani Limardi Disebut Rutin Gelembungkan Dana Reses

Dipecat PSI, Anggota DPRD DKI Viani Limardi Disebut Rutin Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi hingga 1 Oktober

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi hingga 1 Oktober

Megapolitan
Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.