Pos Penyekatan di Tol Cimanggis Ditiadakan, Warga Jakarta Masih Bisa ke Bogor

Kompas.com - 23/04/2020, 18:19 WIB
Gerbang Tol Cimanggis Utama di Jalan Tol Jagorawi. Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comGerbang Tol Cimanggis Utama di Jalan Tol Jagorawi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi meniadakan pos pengamanan terpadu untuk menyekat dan membatasi mobilitas kendaraan di Tol Cimanggis.

Sehingga, kini tersisa 18 pos pengamanan terpadu yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Penyekatan di Tol Cimanggis itu awalnya membatasi mobilitas kendaraan dari arah Bogor menuju Jakarta dan sebaliknya. 

Baca juga: Jasa Marga Akan Tutup Tol Layang Jakarta-Cikampek Malam Ini

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, peniadaan pos pengamanan terpadu di Tol Cimanggis disebabkan masih banyak warga Bogor yang bekerja di Jakarta.

"Nah (pos pengamanan) yang di Cimanggis ini kami tiadakan karena asumsinya bahwa orang-orang Bogor boleh masuk dan keluar dari Jakarta," kata Yusri dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Instagram Polda Metro Jaya, Kamis (23/4/2020).

"Orang Bogor kerja ke Jakarta masih bisa dan orang Jakarta untuk balik ke Sentul atau Bogor di luar dari Cimanggis, itu bisa. Itu saja yang ada perubahan," lanjut dia.

Yusri menegaskan, pos pengamanan terpadu didirikan untuk mencegah adanya kendaraan pribadi dan angkutan umum yang keluar wilayah Jabodetabek untuk melaksanakan mudik.

Sementara itu, kendaraan yang mengangkut logistik dan kebutuhan pokok masih diperbolehkan melintas.

"Kami akan tetap mengkhususkan kendaraan logistik dalam bentuk truk-truk untuk bisa mengangkut logistik ataupun BBM. Itu yang diperbolehkan," ungkap Yusri.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk mudik guna mencegah penularan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Megapolitan
Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X