Izin Rute Maskapai Penerbangan Dicabut jika Beroperasi Saat Larangan Mudik

Kompas.com - 24/04/2020, 12:11 WIB
Ilustrasi pesawat terbang. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZES Ilustrasi pesawat terbang.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah memberlakukan larangan mudik mulai Jumat (24/4/2020) ini hingga Juni mendatang.

Operasional semua jenis transportasi darat, laut, dan udara yang mengangkut penumpang komersial dilarang. Ada beragam sanksi bagi yang nekat beroperasi.

Ketentuan tentang hal itu ada Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 yang diterbitkan Kamis kemarin.

Pasal 19 Permenhub itu menyebutkan larangan sementara penggunaan transportasi udara untuk setiap warga negara termasuk maskapai penerbangan komersial maupun pesawat pribadi.

Baca juga: Maskapai Dilarang Angkut Penumpang, Refund Tiket Bakal Diberi Voucher

Dalam pasal tersebut disebutkan, transportasi udara tidak diperbolehkan menuju wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan atau yang sudah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

"Baik menggunakan transportasi (udara) umum maupun transportasi pribadi," tulis pasal tersebut.

Sanksi yang dikenakan bagi badan usaha angkutan udara atau maskapai yang nekat beroperasi adalah pencabutan izin rute.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 25. 

"Badan usaha angkutan udara yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin rute," demikian bunyi pasar tersebut.

Sementara itu, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta Herson mengatakan akan meminta maskapai penerbangan patuh pada Permenhub No 25 tersebut.

"Kami tegur kalau dia (maskapai) nggak patuh sama PM 25," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Jumat.

Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya mulai hari ini pukul 00.00 WIB.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto telah mengatakan, kebijakan tersebut juga berlaku bagi moda transportasi udara.

“Larangan melakukan perjalanan di dalam negeri maupun ke dalam negeri, baik dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi (pesawat carter) mulai 24 April sampai 1 Juni 2020,” ujar Novie, Kamis kemarin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Megapolitan
Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Megapolitan
Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Megapolitan
BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

Megapolitan
Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Alat Medis Belum Ada, Pemanfaatan RSU Pakulonan Tangsel untuk Pasien Covid-19 Molor hingga Februari

Alat Medis Belum Ada, Pemanfaatan RSU Pakulonan Tangsel untuk Pasien Covid-19 Molor hingga Februari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X