Kompas.com - 24/04/2020, 13:50 WIB
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/prasPengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Depok mengumumkan rincian data mengenai penerima dan distribusi bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui pernyataan resmi yang ia tandatangani Kamis (23/4/2020).

Dalam dokumen itu, Idris membagi penerima dan distribusi bantuan sosial dalam dua kelompok yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dengan total penerima 322.320 KK.

Baca juga: RSUD Depok Miliki Mesin PCR untuk Tes Covid-19 Awal Mei

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kelompok DTKS

Kelompok pertama ialah distribusi bantuan sosial untuk penerima yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial RI.

Dalam kategori DTKS, awalnya tercatat 78.065 kelompok penerima manfaat (KPM). Namun, setelah diverifikasi ulang, jumlah itu merosot jadi 76.968 KPM.

Dari jumlah itu, sebanyak 32.605 KPM sudah mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian, 27.965 KPM lain sudah mendapat bantuan oleh Program Perluasan Sembako. Kedua program tadi merupakan program pemerintah pusat.

Masih dalam kategori DTKS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang memproses distribusi bantuan sosial untuk 10.423 KPM senilai Rp 500.000, terdiri dari sembako Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000.

Baca juga: [UPDATE] Covid-19 di Depok hingga 23 April: Tambah 9 Kasus, Total 231 Pasien Positif

Ini artinya, ada 5.975 KPM dalam kelompok DTKS yang belum mendapatkan perhatian pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Megapolitan
Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Megapolitan
Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Megapolitan
Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Megapolitan
Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Megapolitan
Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Megapolitan
Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Ditinggal Mudik Pemilik, 2 Gudang Plastik di Cakung Hangus Terbakar

Ditinggal Mudik Pemilik, 2 Gudang Plastik di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Pengamat: Pertemuan Anies-AHY Bagian dari Penjajakan Pilpres 2024

Pengamat: Pertemuan Anies-AHY Bagian dari Penjajakan Pilpres 2024

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik di GT Cikarang Barat, Pemudik Pakai Truk Sayur hingga Protes Pekerja

Hari Pertama Larangan Mudik di GT Cikarang Barat, Pemudik Pakai Truk Sayur hingga Protes Pekerja

Megapolitan
Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Dicuri, Peserta Laporkan Dugaan Penipuan

Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Dicuri, Peserta Laporkan Dugaan Penipuan

Megapolitan
Rizieq Shihab Curhat ke Majelis Hakim Saat Sidang Kasus Kerumunan, Mengaku Kelelahan dan Kepanasan di Penjara

Rizieq Shihab Curhat ke Majelis Hakim Saat Sidang Kasus Kerumunan, Mengaku Kelelahan dan Kepanasan di Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X