Kompas.com - 24/04/2020, 13:50 WIB

DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Depok mengumumkan rincian data mengenai penerima dan distribusi bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui pernyataan resmi yang ia tandatangani Kamis (23/4/2020).

Dalam dokumen itu, Idris membagi penerima dan distribusi bantuan sosial dalam dua kelompok yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dengan total penerima 322.320 KK.

Baca juga: RSUD Depok Miliki Mesin PCR untuk Tes Covid-19 Awal Mei

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kelompok DTKS

Kelompok pertama ialah distribusi bantuan sosial untuk penerima yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial RI.

Dalam kategori DTKS, awalnya tercatat 78.065 kelompok penerima manfaat (KPM). Namun, setelah diverifikasi ulang, jumlah itu merosot jadi 76.968 KPM.

Dari jumlah itu, sebanyak 32.605 KPM sudah mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian, 27.965 KPM lain sudah mendapat bantuan oleh Program Perluasan Sembako. Kedua program tadi merupakan program pemerintah pusat.

Masih dalam kategori DTKS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang memproses distribusi bantuan sosial untuk 10.423 KPM senilai Rp 500.000, terdiri dari sembako Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000.

Baca juga: [UPDATE] Covid-19 di Depok hingga 23 April: Tambah 9 Kasus, Total 231 Pasien Positif

Ini artinya, ada 5.975 KPM dalam kelompok DTKS yang belum mendapatkan perhatian pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat.

Kelompok non-DTKS

Kelompok kedua ialah distribusi bantuan sosial untuk penerima yang tidak terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial RI.

Mereka didata oleh Pemerintah Kota Depok sejak awal April 2020 lalu.

Pemerintah Kota Depok merekapitulasi total 245.352 kepala keluarga (KK) yang tidak tercatat dalam DTKS.

Idris berujar, data ini sedang diverifikasi ulang untuk menghindari salah sasaran, misalnya dalam 1 KK dimasukan 2 atau 3 nama.

Verifikasi ulang juga memeriksa kemungkinan jenis profesi yang tidak diperkenankan masuk sebagai penerima bantuan sosial.

Baca juga: IDI: Depok Harusnya Lakukan 200-300 Tes Covid-19 PCR Per Hari

“Untuk non-DTKS ini, saat ini sudah diintervensi pada tahap pertama dari APBD Kota Depok untuk 30.000 KK,” kata Idris.

“Kekurangannya yang belum diintervensi, setelah diverifikasi ulang akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,” tutup dia.

Artinya, ada sekitar 215,352 KK yang dalam kategori non-DTKS yang belum mendapat bansos dari Pemkot Depok.

Ratusan ribu warga yang belum dapat bansos

Jika kategori DTKS dan non-DTKS digabung, maka total terdapat 221.327 KK yang hingga kini belum jelas nasibnya dalam hal menerima bantuan sosial.

Jumlah itu setara 68,6 persen dari total 322.320 data yang sejauh ini telah diterima oleh Pemerintah Kota Depok (dengan data non-DTKS belum diverifikasi ulang seluruhnya).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Megapolitan
Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Megapolitan
Truk Terperosok ke 'Septic Tank' Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Truk Terperosok ke "Septic Tank" Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Megapolitan
Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Megapolitan
Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Megapolitan
Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Megapolitan
Disiapkan Jadi Cagub DKI, Riza Patria: Kami Taat dan Setia pada Pimpinan Partai

Disiapkan Jadi Cagub DKI, Riza Patria: Kami Taat dan Setia pada Pimpinan Partai

Megapolitan
Cerita Pemilik Kontrakan di Pondok Gede Temukan Granat Asap dan Amunisi, Panik lalu Lapor Polisi

Cerita Pemilik Kontrakan di Pondok Gede Temukan Granat Asap dan Amunisi, Panik lalu Lapor Polisi

Megapolitan
Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Megapolitan
Polisi Telusuri Dugaan 'QR Code' Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Polisi Telusuri Dugaan "QR Code" Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Megapolitan
Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya Depok yang Berserakan hingga Dikeluhkan Pejalan Kaki

Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya Depok yang Berserakan hingga Dikeluhkan Pejalan Kaki

Megapolitan
Sidang Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Korban Mengaku Dijanjikan Keuntungan 12 Persen

Sidang Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Korban Mengaku Dijanjikan Keuntungan 12 Persen

Megapolitan
Unjuk Rasa Usai, Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Depan Gedung DPR

Unjuk Rasa Usai, Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Depan Gedung DPR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.