Pemprov DKI Minta Kemenperin Cek Perusahaan yang Diberikan Izin Beroperasi Selama PSBB

Kompas.com - 27/04/2020, 16:36 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar memeriksa perusahaan yang mengajukan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kemenperin harus melakukan survei karena tak semua perusahaan harus diberikan izin untuk dapat beroperasi di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan kondisi situasi Covid ini, betul-betul harus diselaraskan, jadi kepentingan kesehatan harus jalan dengan kepentingan perekonomian. Salah satunya dalam pemberian IOMKI itu harus betul-betul dipilah benar perusahaan yang punya aspek strategisnya. Jadi betul disurvei," jelas Andri saat dihubungi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Kemenperin Beri Izin 900 Perusahaan Beroperasi Saat PSBB

Menurut Andri, jika tak ada survei dan tak diteliti dengan saksama, maka seluruh perusahaan bisa saja mengajukan izin untuk beroperasi.

"Kalau seumpama enggak diteliti dengan saksama, pasti kan semua tempat usaha selalu mengatakan dia penting. Kan begitu semua. Nah kami minta seperti itu. Sehingga kegiatan ekonomi selaras dengan kesehatan," kata dia.

Hingga saat ini pemberian izin operasinal kepada perusahaan yang tidak dikecualikan tidak melibatkan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Disnaker Klaim Belum Temukan Perusahaan Industri yang Langgar Aturan PSBB Kota Bekasi

"Enggak ada. Informasi dari Dinas Perindustrian, tidak dilibatkan. Mereka juga tidak melakukan survei karena pemberian IOMKI itu berdasarkan input sistem yang mereka punya, sistem online," ucapnya.

Sebelumnya, Andri mengungkapkan, Kemenperin terus mengeluarkan IOMKI kepada perusahaan-perusahaan yang tidak dikecualikan selama PSBB.

Bahkan saat ini ada 900 perusahaan yang masih beroperasi dengan mendapatkan izin dari Kemenperin.

Baca juga: Dilarang Mudik, Izin Bus AKAP Bisa Dicabut jika Nekat Beroperasi

Padahal seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut tak beroperasi karena dilarang demi menekan penyebaram virus corona (Covid-19).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen dan Ajakan Penyintas Covid-19 Mendonor

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen dan Ajakan Penyintas Covid-19 Mendonor

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Hampir Penuh, Tersisa Sekitar 60 Liang untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Hampir Penuh, Tersisa Sekitar 60 Liang untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Megapolitan
2 Kali Diperpanjang, Kelanjutan Operasi SAR Sriwijaya SJ 182 Diputuskan Kamis Sore

2 Kali Diperpanjang, Kelanjutan Operasi SAR Sriwijaya SJ 182 Diputuskan Kamis Sore

Megapolitan
Polisi Musnahkan 44 Kg Sabu yang Diduga dari Malaysia

Polisi Musnahkan 44 Kg Sabu yang Diduga dari Malaysia

Megapolitan
Tanda SOS di Pulau Laki, Basarnas Pastikan Hoax hingga Dihapus Google

Tanda SOS di Pulau Laki, Basarnas Pastikan Hoax hingga Dihapus Google

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Jabodetabek Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Jabodetabek Diguyur Hujan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Hoaks Tanda SOS di Pulau Laki | Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

[POPULER JABODETABEK] Hoaks Tanda SOS di Pulau Laki | Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
4.501 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

4.501 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X