Ajukan Perpanjangan PSBB, Wali Kota Depok Harap Bisa Berikan Sanksi ke Pelanggar

Kompas.com - 27/04/2020, 18:50 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com – Penerapan sanksi menjadi salah satu poin utama yang diminta Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam usulan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayahnya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Idris menilai, penerapan PSBB pada periode pertama belum efektif karena tidak ada ketentuan sanksi kepada para pelanggar.

Akibatnya, kasus Covid-19 belum kunjung reda dan justru semakin meningkat jelang berakhirnya dua pekan pertama PSBB di Depok.

"Itu yang akan kami konsultasikan ke Gubernur, dari evaluasi kami, bahwa selama ini yang menjadi kendala kami adalah penerapan sanksi (selama PSBB)," ujar Idris ketika dihubungi Kompas.com pada Senin (27/4/2020).

Baca juga: Wali Kota Depok Usul PSBB Diperpanjang 28 Hari

Akibatnya, warga berinisiatif untuk menekan kerumunan di sekitar lingkungan mereka. Padahal inisiatif yang dilakukan tidak selalu baik.

“Kemarin, misalnya, ada semacam dalam tanda kutip nakut-nakutin, ‘Bapak kalau begini, besok keluar, akan begini-begini-begini’. Informasi yang saya dengar, orang tersebut malah ditegur oleh atasannya,” jelas Idris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Di wilayah lain, misalnya, ada yang ditakutin dengan pecut, ditegur, padahal belum dipecut betulan karena baru sedikit nakut-nakutin,” imbuh dia.

Idris beranggapan, hal itu disebabkan tidak adanya ketentuan untuk penerapan sanksi. Pemerintah di daerah tidak diberikan tata laksana penerapan PSBB yang jelas oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Wali Kota Depok Sebut 3 Sebab Kasus Covid-19 Tak Kunjung Reda

“Ini masalah. Makanya kami minta (ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil) dasar hukum untuk pemberian sanksi. Sanksi apa yang pas untuk mereka (pelanggar ketentuan PSBB),” ungkap Idris.

“Misalnya kita diberikan kewenangan mengenakan sanksi untuk memberhentikan perusahaan yang nakal (tetap beroperasi) dan perusahaan itu tidak ada kaitannya dengan Covid-19," tambah dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Keterisian Tempat Tidur di Jakarta Sudah di Bawah 70 Persen, Ini Pertanda Baik

Wagub DKI: Keterisian Tempat Tidur di Jakarta Sudah di Bawah 70 Persen, Ini Pertanda Baik

Megapolitan
Polisi Periksa CCTV pada Kasus Pencurian Uang 20 Juta di Sebuah Truk di Cengkareng

Polisi Periksa CCTV pada Kasus Pencurian Uang 20 Juta di Sebuah Truk di Cengkareng

Megapolitan
Pemprov DKI Wajibkan Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang WFO Sudah Divaksin

Pemprov DKI Wajibkan Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang WFO Sudah Divaksin

Megapolitan
Sekwan Pastikan Tak Ada Kegiatan Vaksinasi Dosis Ketiga di Gedung DPRD DKI

Sekwan Pastikan Tak Ada Kegiatan Vaksinasi Dosis Ketiga di Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Pada 1-29 Juli, Imigrasi Soekarno-Hatta Tolak Masuk 63 WNA

Pada 1-29 Juli, Imigrasi Soekarno-Hatta Tolak Masuk 63 WNA

Megapolitan
Jual Obat Terapi Covid-19 hingga 8 Kali Lipat Lebih Mahal, 4 Pegawai Apotek di Cikarang Ditangkap Polisi

Jual Obat Terapi Covid-19 hingga 8 Kali Lipat Lebih Mahal, 4 Pegawai Apotek di Cikarang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Manfaatkan Operasi Yustisi Saat PPKM sebagai Kesempatan untuk Menipu

Satpol PP Gadungan Manfaatkan Operasi Yustisi Saat PPKM sebagai Kesempatan untuk Menipu

Megapolitan
Dokter Anak: Sembarangan Jadi Donor ASI Bisa Jadi Tanpa Sadar Tularkan Penyakit

Dokter Anak: Sembarangan Jadi Donor ASI Bisa Jadi Tanpa Sadar Tularkan Penyakit

Megapolitan
Tangsel Catat Tambahan 1.157 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat Tambahan 1.157 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Kisah Mayang Sang Biduan, Beralih Jadi Pedagang Kopi di TPU Covid-19 akibat Pandemi

Kisah Mayang Sang Biduan, Beralih Jadi Pedagang Kopi di TPU Covid-19 akibat Pandemi

Megapolitan
Sentra Vaksinasi JIExpo Layani Penyuntikan Dosis 2 Sinovac, Simak Jadwalnya

Sentra Vaksinasi JIExpo Layani Penyuntikan Dosis 2 Sinovac, Simak Jadwalnya

Megapolitan
75 Persen Warga Jaktim Ditargetkan Sudah Divaksinasi 17 Agustus Nanti

75 Persen Warga Jaktim Ditargetkan Sudah Divaksinasi 17 Agustus Nanti

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Megapolitan
UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X