Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2020, 18:52 WIB
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen mengusulkan perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga 7 Mei 2020.

Namun, kata Pepen, kepastian rentan waktu PSBB akan mengikuti keputusan gubernur.

Adapun PSBB di Kota Bekasi telah diterapkan mulai dari 15 April 2020 hingga 28 April 2020 besok.

“Penetapannya itu harusnya serentak dengan wilayah Bodabek lainnya. Kalau DKI Jakarta akhirnya bulan segini, ya harusnya kami juga bulan segini. Kan kami ini minta sama dengan DKI, teserah nanti Pak Gubernur mau dikasih 14 hari atau sama dengan DKI,” ucap Pepen di Bekasi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: PSBB di Kota Bekasi Berakhir Besok, IDI Minta Pemerintah Pertegas Aturan dan Pengawasan

Pepen mengatakan, ada beberapa pertimbangan sehingga pihaknya mengajukan perpanjangan PSBB. Salah satu pertimbangannya adalah kasus Covid-19 di Kota Bekasi makin bertambah tiap harinya. Saat ini jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 233 orang.

Bahkan pasien suspect meninggal dunia di Kota Bekasi, kata Pepen, pun bertambah menjadi 125 orang. Hal ini tak seimbang dengan jumlah pasien sembuh, yang saat ini ada 70 orang.

“Iya perkembangannya dilanjutkan ini karena belum selesai. Yang kedua, indikasi-indikasi di kami juga positifnya naik terus, sehingga kita perlu langkah-langkah, kecuali sudah terjadi penurunan. Ini positifnya masih naik, jadi perlu diantisipasi,” kata Pepen.

Dalam usulan kepada Ridwan Kamil, Pepen juga meminta agar pemerintah menerbitkan dasar hukum yang tegas sehingga dapat dijadikan acuan bagi penerapan sanksi untuk pelanggar ketentuan PSBB di Kota Bekasi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Walkot Bekasi Minta Perpanjangan PSBB

Sebab, menurut dia, selama ini PSBB sulit ditegakkan secara efektif karena para aparat daerah tak punya dasar hukum buat menghukum para pelanggar ketentuan PSBB.

“Kami minta ada ketegasan dalam pemberian sanksi karena sekarang belum ada tindak tegas,” kata Pepen.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Megapolitan
Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Megapolitan
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Megapolitan
Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Megapolitan
Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Megapolitan
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.