Seperti Depok dan Bekasi, Pemkot Bogor Juga Ajukan Perpanjangan PSBB

Kompas.com - 27/04/2020, 19:20 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan rambu untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bogor di Bogorled Teknolindo, Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Sebanyak 30 rambu yang terdiri dari rambu peringatan dan pemeriksaan tentang penerapan PSBB tersebut akan ditempatkan di sejumlah ruas jalan utama dan perbatasan di Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHPekerja menyelesaikan pembuatan rambu untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bogor di Bogorled Teknolindo, Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Sebanyak 30 rambu yang terdiri dari rambu peringatan dan pemeriksaan tentang penerapan PSBB tersebut akan ditempatkan di sejumlah ruas jalan utama dan perbatasan di Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepakat untuk ikut mengajukan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari ke depan.

Kesepakatan yang dimaksud dibuat bersama pemerintah daerah lain yang juga mengajukan perpanjangan PSBB yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menuturkan, dalam rapat evaluasi yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Kabupaten Bogor, Minggu (26/4/2020), keempat daerah itu sepakat untuk memperpanjang masa PSBB di wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Usulkan Perpanjang PSBB hingga 7 Mei 2020

"PSBB di Bodebek akan berakhir tanggal 28 April 2020. Kita sepakat semua, kepala daerah Bodebek, semuanya hadir kecuali Kota Depok, intinya menyetujui perpanjangan tapi dengan catatan,” ungkap Dedie, Senin (27/4/2020).

Adapun meski Depok tak mengikuti rapat yang disebut Dedie, Wali Kota Depok Mohammad Idris sudah menyampaikan telah mengajukan perpanjangan PSBB.

Meski begitu, kata Dedie, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki untuk mengoptimalkan pembatasan sosial berskala besar.

Dedie menyampaikan, hal yang harus dievaluasi salah satunya adalah adanya tumpang tindih izin terkait operasional perusahaan di luar sektor yang dikecualikan PSBB.

Ia menyebut, ada sejumlah perusahaan yang membutuhkan kewenangan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Baca juga: Ajukan Perpanjangan PSBB, Wali Kota Depok Harap Bisa Berikan Sanksi ke Pelanggar

Sehingga, sambung dia, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak ketika meminta perusahaan tersebut untuk menghentikan kegiatan operasionalnya.

"Kan ada sektor yang dikecualikan, ada yang tidak dikecualikan. Nah yang tidak dikecualikan ini, keinginan kita adalah agar Kementerian Kesehatan berkoordinasi juga dengan kementerian lain supaya tidak ada tumpang tindih izin," tuturnya.

"Dalam kenyataannya, ada rekomendasi-rekomendasi operasional perusahaan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, ya, jadi itu salah satunya,” tutup dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

Megapolitan
Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Megapolitan
FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Akankah Rizieq Shihab Datang?

FPI Terima Surat Panggilan Polisi, Akankah Rizieq Shihab Datang?

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Diduga Imbas Kerumunan

Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Diduga Imbas Kerumunan

Megapolitan
Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X