Pemprov DKI Sayangkan Penyerangan Rumah Warga yang Laporkan Tarawih di Pulogadung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat menyayangkan aksi sekelompok remaja yang merusak rumah warga di Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta Timur.

Penyerangan itu terjadi karena pemilik rumah melaporkan kegiatan shalat tarawih di masjid pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

"Seyogyanya tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkistis seperti itu. Musyawarah harus lebih diutamakan," ujar Hendra saat dihubungi, Senin (27/4/2020).

Hendra berujar, selama masa PSBB untuk mengatasi penyebaran Covid-19, warga seharusnya beribadah di rumah.

Baca juga: Kronologi Penyerangan Rumah Warga di Pulogadung yang Laporkan Kegiatan Shalat Tarawih ke Anies

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga telah mengeluarkan edaran untuk beribadah di rumah, termasuk shalat tarawih selama Ramadhan.

Hendra meminta warga menaati aturan PSBB serta edaran dari MUI dan DMI.

"Pihak DMI DKI Jakarta akan menghubungi pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) masjid tersebut dalam rangka pendekatan persuasif agar aturan PSBB ditaati," kata Hendra.

Sekelompok remaja merusak rumah warga di RT 010, RW 003, Kelurahan Jati.

Camat Pulogadung Bambang Pangestu mengatakan, kejadian itu bermula pada Kamis (23/4/2020).

A yang rumahnya terletak di sebelah Masjid Al Wastiyah melaporkan kegiatan shalat tarawih di sana ke akun media sosial Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Berujung Damai, Penyerangan Rumah Warga Pulogadung yang Adukan Shalat Tarawih ke Anies Baswedan

Laporan itu diketahui sekelompok remaja lingkungan tersebut yang biasa membangunkan warga untuk sahur.

Para remaja itu marah dan kemudian merusak rumah A.

"(Sekelompok remaja) marah terhadap keluarga dari A, mereka membakar petasan, merusak pot tanaman, dan mendorong-dorong pagar rumah A," ujar Bambang.

Video aksi anarkistis tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Setelah perusakan tersebut, baru pengurus RT, RW, LMK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat bereaksi.