Wali Kota Bekasi Minta Diberi Kewenangan untuk Terapkan Sanksi Pelanggar PSBB

Kompas.com - 27/04/2020, 20:06 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta ke Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bekasi diperpanjang.

Adapun Pepen, sapaan akrabnya, telah meminta ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memperpanjang PSBB hingga 7 Mei 2020.

“Kita minta juga bahwa yang menjadi kewenangan daerah tentunya supaya tidak terjadi overlaping, berikan daerah itu untuk melakukan, mengawasi, mengatur (sanksi pelanggar PSBB),” ujar Pepen di Bekasi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Wali Kota Bekasi Usulkan Perpanjang PSBB hingga 7 Mei 2020

Pepen menyampaikan keinginannya ini mengingat ada beberapa aturan Pemerintah yang overlaping.

Baik itu dari Peraturan Menhub, Peraturan Menkes, dan Peraturan Perindustrian. Sehingga keputusan Kepala Daerah tak berlaku.

Mulai dari aturan operasional commuterline, lalu perizinan perusahaan industri, hingga kendaraan roda dua yang diperbolehkan berboncengan jika tinggal satu alamat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak sadar walau telah melanggar PSBB.

Baca juga: Pergerakan Masyarakat Masih Tinggi, Walkot Bekasi Kembali Usulkan Stop Operasional KRL

“Ya kan sanksinya enggak ada sekarang, hanya imbauan. Kalau kita masuk ke UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juga enggak ketemu. Jadi kita minta sanksi yang tegas, apa saja supaya antar lintas ini baik di Kementerian maupun kita di bawah ini jelas,” kata dia.

Pepen mengatakan, dengan adanya aturan sanksi, ia berharap masyarakat dapat mentaati aturan PSBB tersebut.

Sehingga tujuan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi tercapai.

“Ya kan nanti juga digodok di sananya, kita diberikan nih (usulan), ini tidak boleh nanti sanksinya ini, ini tidak boleh ini ya. Sekarang kan enggak ada, kalau kita tentukan sendiri ada persetujuan kan kita repot nanti,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

Megapolitan
UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.