Pemkot Depok Setor Data 214.000 KK ke Pemprov Jabar untuk Terima Bansos

DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Depok tengah menanti keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai jumlah tambahan penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin dan rentan miskin di tengah pandemi Covid-19.

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan tambahan penerima bansos hingga sekitar 214.000 kepala keluarga (KK) ke Pemprov Jawa Barat.

“Pak Gubernur Jawa Barat bilang, masukin saja data sebanyak-banyaknya. Kami sudah masukkan, cuma belum ada kepastian,” kata Idris ketika dihubungi Kompas.com pada Senin (27/4/2020).

Baca juga: Wali Kota Depok Usul PSBB Diperpanjang 28 Hari

Usulan ini disampaikan dua tahap. Tahap pertama Pemkot Depok mengusulkan sekitar 71.000 KK.

Tahap kedua, Pemkot Depok menambah usulan di kisaran 143.000 KK.

Untuk diketahui, keluarga-keluarga yang diusulkan menerima bansos dari Pemprov Jawa Barat merupakan keluarga yang tak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani mengungkapkan, belum tentu sekitar 214.000 KK yang diusulkan tadi akan disanggupi seluruhnya oleh Pemprov Jawa Barat untuk menerima bansos.

Pemprov Jawa Barat akan melakukan validasi ulang terhadap keabsahan data calon penerima bansos, sekaligus menghitungnya dengan kemampuan anggaran daerah.

“Kemungkinan BNBA-nya (data by name by address) besok, berapa jumlah kuotanya juga kami masih harus menunggu kepastian,” ujar Tri Rezeki kepada Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: Jelang Perpanjangan PSBB, Depok Siap Tambah Penerima Bansos Jadi 100.000 KK

Nantinya, bentuk bansos yang akan disalurkan Pemprov Jawa Barat, yakni senilai Rp 500.000, terdiri dari paket sembako seharga Rp 350.000 plus uang tunai Rp 150.000.

Sebelumnya, bansos dengan bentuk yang sama juga telah dicairkan Pemprov Jawa Barat pada hari pertama penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), Rabu (15/4/2020).

Namun, dari sekitar 10.423 KK yang diproyeksi menerima bansos, baru sekitar 1.000 KK yang telah menerimanya pekan lalu.

Idris mengatakan, ada kendala dalam pencairan paket sembako karena Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadakan paket sembako itu dan mendistribusikannya ke rumah-rumah.

“Bukan tidak jelas. Mereka (Pemprov Jawa Barat) sudah menghitung kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, cuma permasalahannya adalah, ini kapan bisa dicairkan,” ujar dia.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Depok hingga 27 April: Tambah 5 Kasus Positif, 2 Suspect Meninggal

Apabila tidak ada kejelasan dari Pemprov Jawa Barat, lanjut Idris, pihaknya siap menambah jumlah KK penerima bansos dari yang mulanya 30.000 KK menjadi 100.000 KK.