Politisi PKS Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan Selama PSBB di Kawasan Padat Penduduk

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pengawasan di kawasan padat penduduk.

Pasalnya, di kawasan padat penduduk atau perkampungan, warga masih seringkali berkumpul atau tidak menerapkan physical distancing.

"Untuk itu Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi penerapan PSBB terutama di daerah-daerah padat penduduk dan juga perkampungan pada umumnya," ucap Dedi saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Ketua MPR Dorong Pemprov DKI Beri Sanksi Warga yang Tak Patuhi PSBB

Menurut Dedi, Jakarta terlihat sepi penduduk hanya di jalan-jalan protokol jalan nasional dan juga daerah-daerah perkantoran, seperti di sekitar Jalan MH Thamrin, Sudirman dan Rasuna Said.

Sementara ketika memasuki daerah-daerah perkampungan atau padat penduduk maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti tidak ada.

Untuk itu Dedi meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan lagi pengawasan penegakan PSBB ini dengan menurunkan aparat di lapangan terutama pada daerah-daerah padat dan juga pada saat masyarakat sering keluar rumah untuk berinteraksi atau melakukan kegiatan perdagangan.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperpanjang, Satpol PP Jakpus Akan Lebih Tegas

Khusus di bulan Ramadhan, Ketua Bapemperda DPRD DKI ini menilai masyarakat sering mengabaikan aturan jaga jarak dan menggunakan masker di waktu sore hari.

"Bukan untuk mematikan perekonomian masyarakat kecil, tetapi kita tahu sangat banyak warga Jakarta yang berkorban bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, tapi di sisi lain masih ada warga tidak disiplin dan kemudian menjadi potensi penyebaran covid19. Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang menegakkan aturan itu jadi sia-sia karena kurangnya upaya pendisiplinan di lapangan," tuturnya.

Dedi mengakui, jumlah personel Satpol PP di Jakarta kurang, bila dibandingkan kebutuhan untuk menegakkan aturan tersebut.

Baca juga: Budi Karya: Presiden Minta Jakarta Dijaga Sebagai Kawasan Tertutup

Untuk itu ia mengusulkan agar Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang jumlahnya cukup besar di DKI dapat dialihfungsikan sementara untuk membantu tugas-tugas Satpol PP.

"Jumlah PJLP di Jakarta lebih dari 100.000, bisa saja setiap dua orang Satpol PP bertugas didampingi oleh empat PJLP yang diambil dari unit laini yang saat ini aktivitasnya berkurang," tambahnya.

Adapun, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta mencapai 3.835 orang hingga Senin ini.

Dari total pasien itu, 338 orang dinyatakan telah sembuh dan yang meninggal sebanyak 375 orang.

Kemudian 1.955 pasien positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, sementara 1.157 pasien menjalani isolasi mandiri.