Politisi PKS Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan Selama PSBB di Kawasan Padat Penduduk

Kompas.com - 27/04/2020, 20:59 WIB
Pemasangan spanduk dilarang mudik oleh anggota polisi dari Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat, Senin (27/4/2020) Dok. Humas Polres Jakarta Barat Pemasangan spanduk dilarang mudik oleh anggota polisi dari Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat, Senin (27/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pengawasan di kawasan padat penduduk.

Pasalnya, di kawasan padat penduduk atau perkampungan, warga masih seringkali berkumpul atau tidak menerapkan physical distancing.

"Untuk itu Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi penerapan PSBB terutama di daerah-daerah padat penduduk dan juga perkampungan pada umumnya," ucap Dedi saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Ketua MPR Dorong Pemprov DKI Beri Sanksi Warga yang Tak Patuhi PSBB

Menurut Dedi, Jakarta terlihat sepi penduduk hanya di jalan-jalan protokol jalan nasional dan juga daerah-daerah perkantoran, seperti di sekitar Jalan MH Thamrin, Sudirman dan Rasuna Said.

Sementara ketika memasuki daerah-daerah perkampungan atau padat penduduk maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti tidak ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu Dedi meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan lagi pengawasan penegakan PSBB ini dengan menurunkan aparat di lapangan terutama pada daerah-daerah padat dan juga pada saat masyarakat sering keluar rumah untuk berinteraksi atau melakukan kegiatan perdagangan.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperpanjang, Satpol PP Jakpus Akan Lebih Tegas

Khusus di bulan Ramadhan, Ketua Bapemperda DPRD DKI ini menilai masyarakat sering mengabaikan aturan jaga jarak dan menggunakan masker di waktu sore hari.

"Bukan untuk mematikan perekonomian masyarakat kecil, tetapi kita tahu sangat banyak warga Jakarta yang berkorban bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, tapi di sisi lain masih ada warga tidak disiplin dan kemudian menjadi potensi penyebaran covid19. Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang menegakkan aturan itu jadi sia-sia karena kurangnya upaya pendisiplinan di lapangan," tuturnya.

Dedi mengakui, jumlah personel Satpol PP di Jakarta kurang, bila dibandingkan kebutuhan untuk menegakkan aturan tersebut.

Baca juga: Budi Karya: Presiden Minta Jakarta Dijaga Sebagai Kawasan Tertutup

Untuk itu ia mengusulkan agar Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang jumlahnya cukup besar di DKI dapat dialihfungsikan sementara untuk membantu tugas-tugas Satpol PP.

"Jumlah PJLP di Jakarta lebih dari 100.000, bisa saja setiap dua orang Satpol PP bertugas didampingi oleh empat PJLP yang diambil dari unit laini yang saat ini aktivitasnya berkurang," tambahnya.

Adapun, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta mencapai 3.835 orang hingga Senin ini.

Dari total pasien itu, 338 orang dinyatakan telah sembuh dan yang meninggal sebanyak 375 orang.

Kemudian 1.955 pasien positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, sementara 1.157 pasien menjalani isolasi mandiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.