Bentuk Bantuan Pusat dan Provinsi Beda, Wali Kota Tangerang Tarik Kembali Data Penerima Bantuan

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang menarik kembali data kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, penarikan data tersebut untuk memisahkan wilayah yang akan diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasalnya, kata Arief, dikhawatirkan akan timbul kecemburuan sosial karena bentuk bantuan yang berbeda.

Pemprov Banten akan menyerahkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sementara Pemerintah Pusat akan memberikan dalam bentuk paket sembako.

"Kalau situ dapat uang Rp 600.000, tetangga dapat bahan makanan, kira-kira ada yang ngiri nggak?" ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Wali Kota Tangerang Tunggu Bansos dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk 161.000 KK

Itulah sebabnya, lanjut Arief, Pemerintah Kota Tangerang akan memecah data tersebut berdasarkan wilayah.

Jangan sampai, kata dia, ada di satu wilayah kecil seperti tingkat kampung atau RT-RW ada warga yang mendapat bantuan dengan jenis yang berbeda.

"Nah ini saya bilang pak Gubernur datanya saya mau tarik. Saya kirim data penerima, saya tarik saya pecah ke Tangerang Timur bantuan provinsi, dan wilayah Barat bantuan pusat," kata Arief.

Namun dari hasil komunikasi terakhir, kata Arief, Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bantuan diseragamkan.

Baca juga: Seorang Kakek di Jatinegara Pingsan, Dievakuasi Petugas Pakai APD

Arief mengatakan, Gubernur Banten sudah mengusulkan agar seluruh bantuan bisa diberikan dalam bentuk uang baik dari Pusat maupun Provinsi Banten.

"Karena kalau satu kampung satu RT RW entar ada yang beda, ribut warga. Gubernur mau ngusulin udah kasih uangnya aja biar cepat," tutur Arief.

Adapun bantuan dari pemerintah pusat kembali diundur penyerahaannya setelah sebelumnya dijanjikan akan turun pada 25 April lalu.

Setidaknya, lanjut Arief, sudah ada 75.911 Kepala Keluarga (KK) di Kota Tangerang yang terdata menanti bantuan yang saat ini masih belum jelas kapan tanggal pencairannya.

Baca juga: Tegur Anak Muda yang Nongkrong Saat PSBB, Seorang Pemuda Malah Dikeroyok

Sedangkan untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten, kata Arief, Pemprov Banten sudah menyanggupi akan membantu 86.000 KK terdampak di Kota Tangerang.

Dengan demikian, ada 161.000 KK yang menunggu bantuan.

Karena terbentur birokrasi, Arief mengatakan, Pemkot Tangerang saat ini hanya bisa memberikan bantuan yang nilainya tak seberapa agar tidak melangkahi bantuan pusat dan provinsi.

"Kita sudah droping beras lagi 100 kilo per RW. Totalnya sudah 350 ton (disumbangkan). Masalahnya kita nggak bisa ngasi, (padahal) kita sudah anggarkan 85.000 KK. Cuma masalahnya kita nggak bisa ngasih kalau Provinsi dan Pusat belum ngasih," ujar dia.