Kompas.com - 29/04/2020, 14:27 WIB
Gelar Pangan Murah dilakukan pada 23 pasar di Jakarta. Mobil-mobil ini mengangkut dua komoditas yakni gula pasir dan minyak goreng yang dijual di bawah harga pasar. Dok Humas KementanGelar Pangan Murah dilakukan pada 23 pasar di Jakarta. Mobil-mobil ini mengangkut dua komoditas yakni gula pasir dan minyak goreng yang dijual di bawah harga pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan sementara pendistribusian program pangan murah di Ibu Kota.

Hal itu untuk mencegah warga berkerumun. Kerumunan warga berpotensi dapat menyebarkan virus corona tipe dua penyebab penyakit infeksi Covid-19.

Pangan murah biasanya didistribusikan kepada pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), dan pegawai harian lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, guru honorer atau tenaga pendidik non-PNS, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI.

"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," ujar Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Bambang Purwanto di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Operasi Pangan Murah karena Warga Berdesakan

Menurut dia, saat ini Dinas KPKP tengah mempersiapkan mekanisme pendistribusian pangan murah dengan tepat sesuai dengan protokol kesehatan.

Setelah semua sistem dan mekanisme selesai, distribusi pangan murah akan kembali dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya ke depan warga kami kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," kata Bambang.

Ia menambahkan, pihaknya khawatir bila distribusi pangan murah tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19 justru akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak warga yang tidak mengenakan alat pelindung diri seperti masker saat berbelanja di program pangan murah.

"Kami enggak berani ngambil risiko. Dalam distribusi pangan murah, umumnya masyarakat kan sulit dikendalikan. Jadi kami takut mereka tertular, karena warga ada yang tidak pakai masker," kata dia.

Baca juga: Penjualan Pangan Murah ke Pemegang KJP hingga PPSU Pakai Sistem Ganjil-Genap

Pangan murah berbeda dari bantuan sosial. Program pangan murah tidak didapat secara gratis.  

"Bansos itu langsung diberikan kepada warga. Kalau ini (pangan murah) harus ada mesin dan alat transaksi, apalagi kalau secara aturan kami diaudit oleh BPK," ujar Bambang.



Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Megapolitan
BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

Megapolitan
BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

Megapolitan
Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Megapolitan
UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Megapolitan
Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.