Pemprov DKI Atur Mekanisme Pembelian Pangan Murah, Salah Satunya Diantar Ojol

Kompas.com - 30/04/2020, 13:23 WIB
Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta tengah mengatur mekanisme pembelian pangan murah.

Pasalnya, operasi pangan murah sedang dihentikan sementara karena tak ingin memicu kerumunan warga yang antre selama pandemi Covid-19.

"Kami sedang mempersiapkan cara pembelian yang aman untuk warga. Cara pembelian yang sedang kami persiapkan warga tidak perlu harus antre dan berkerumun sehingga sangat berisiko terhadap penularan Covid-19," ucap Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KPKP DKI Jakarta Bambang Purwanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Operasi Pangan Murah karena Warga Berdesakan

Salah satu opsi yang disiapkan oleh Dinas KPKP DKI Jakarta adalah pangan murah yang langsung diantar ke rumah warga.

Pemprov DKI Jakarta pun mempertimbangkan agar sembako atau pangan bisa diantar dengan menggunakan ojek online.

"Warga cukup menunggu di rumah nanti pangan yang dibeli kami antar sampai ke rumah. (Lewat) ojek online. Biaya ojol rencana akan ditanggung Pemprov juga," kata Bambang.

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran dari warga sedang diatur oleh Bank DKI.

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Sementara Program Pangan Murah

"Bank DKI yang sedang mengatur mekanisme transaksinya. Kita tunggu ya," tuturnya.

Diketahui, pangan murah biasanya didistribusikan kepada pemegang Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer atau Tenaga pendidik non-PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.

Pangan murah digelar setiap bulannya dengan jenis pangan seperti beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, ikan kembung, daging kerbau, dan susu UHT.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 13 Persen

Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 13 Persen

Megapolitan
Hari Ini, Tenaga Medis di RSD Wisma Atlet Mulai Divaksinasi Covid-19

Hari Ini, Tenaga Medis di RSD Wisma Atlet Mulai Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Tawuran di Manggarai yang Berulang Kali Terjadi

Tawuran di Manggarai yang Berulang Kali Terjadi

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
4.284 Pasien Covid-19 Tersebar di Semua Kecamatan di Depok, Ini Rinciannya

4.284 Pasien Covid-19 Tersebar di Semua Kecamatan di Depok, Ini Rinciannya

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Komplotan Pemalsu Surat Tes Covid-19

4 Fakta Penangkapan Komplotan Pemalsu Surat Tes Covid-19

Megapolitan
Ragam Hukuman 'Nyeleneh' bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Ragam Hukuman "Nyeleneh" bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Update: 34 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Salah Satunya Bayi 11 Bulan

Update: 34 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Salah Satunya Bayi 11 Bulan

Megapolitan
5 Fakta Terbaru Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182, Diperpanjang 3 Hari hingga 34 Korban Teridentifikasi

5 Fakta Terbaru Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182, Diperpanjang 3 Hari hingga 34 Korban Teridentifikasi

Megapolitan
Pengelola Gedung Tidak Kantongi Izin, Resepsi Pernikahan di Koja Dibubarkan

Pengelola Gedung Tidak Kantongi Izin, Resepsi Pernikahan di Koja Dibubarkan

Megapolitan
Update Kondisi Pandemi di Jakarta: Antre di RS Rujukan hingga Prosedur Isolasi Mandiri

Update Kondisi Pandemi di Jakarta: Antre di RS Rujukan hingga Prosedur Isolasi Mandiri

Megapolitan
Kesulitan TPU Jombang Kelola Limbah APD, Tak Diperhatikan Pemkot hingga Dibakar Mandiri

Kesulitan TPU Jombang Kelola Limbah APD, Tak Diperhatikan Pemkot hingga Dibakar Mandiri

Megapolitan
Hingga Akhir Bulan Ini, Ada Uji Emisi Gratis di Kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakbar

Hingga Akhir Bulan Ini, Ada Uji Emisi Gratis di Kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakbar

Megapolitan
Polisi Diminta Tangkap Pelaku Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Diminta Tangkap Pelaku Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
Dihukum Berdoa di Makam Jenazah Pasien Covid-19, Warga: Mendingan Disuruh Push Up!

Dihukum Berdoa di Makam Jenazah Pasien Covid-19, Warga: Mendingan Disuruh Push Up!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X