Pemprov DKI Atur Mekanisme Pembelian Pangan Murah, Salah Satunya Diantar Ojol

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta tengah mengatur mekanisme pembelian pangan murah.

Pasalnya, operasi pangan murah sedang dihentikan sementara karena tak ingin memicu kerumunan warga yang antre selama pandemi Covid-19.

"Kami sedang mempersiapkan cara pembelian yang aman untuk warga. Cara pembelian yang sedang kami persiapkan warga tidak perlu harus antre dan berkerumun sehingga sangat berisiko terhadap penularan Covid-19," ucap Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KPKP DKI Jakarta Bambang Purwanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Operasi Pangan Murah karena Warga Berdesakan

Salah satu opsi yang disiapkan oleh Dinas KPKP DKI Jakarta adalah pangan murah yang langsung diantar ke rumah warga.

Pemprov DKI Jakarta pun mempertimbangkan agar sembako atau pangan bisa diantar dengan menggunakan ojek online.

"Warga cukup menunggu di rumah nanti pangan yang dibeli kami antar sampai ke rumah. (Lewat) ojek online. Biaya ojol rencana akan ditanggung Pemprov juga," kata Bambang.

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran dari warga sedang diatur oleh Bank DKI.

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Sementara Program Pangan Murah

"Bank DKI yang sedang mengatur mekanisme transaksinya. Kita tunggu ya," tuturnya.

Diketahui, pangan murah biasanya didistribusikan kepada pemegang Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer atau Tenaga pendidik non-PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.

Pangan murah digelar setiap bulannya dengan jenis pangan seperti beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, ikan kembung, daging kerbau, dan susu UHT.