Disegel Tidak Jera, Pelaku Usaha yang Bandel saat PSBB Bisa Dipidana

Kompas.com - 30/04/2020, 14:11 WIB
Jajaran Satpol PP dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan patroli PSBB di Pusat Perbelanjaan ITC Roxy Mas, Rabu (15/4/2020). DOK.PRIBADIJajaran Satpol PP dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan patroli PSBB di Pusat Perbelanjaan ITC Roxy Mas, Rabu (15/4/2020).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha yang masih beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta bisa dikenakan hukum pidana.

Adapun pelaku usaha tersebut di luar dunia usaha yang diizinkan beroperasi saat PSBB.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Arie Ardian Rishadi mengatakan bahwa terdapat tahapan-tahapan untuk menindak pelaku usaha bandel yang masih buka saat PSBB.

"Ya tentunya kita mengutamakan komunikatif dan persuatif, tetapi kalau pun mereka sangat susah dan tidak patuh, tadi ada langkah-langkah dari wali kota untuk mencabut izin usaha," kata Arie di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Sejumlah Toko di Pasar Burung dan Pasar Jangkrik Matraman Ditutup Paksa

Arie menambahkan, jika penyegelan hingga pencabutan izin usaha belum membuat pelaku usaha jera dan masih memaksa untuk membuka tokonya, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukum pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkan kalau memang tidak patuh kita bisa lakukan proses pemidanaan, pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi itu merupakan langkah terakhir apabila memang tahap-tahap persuasif dan komunikatif tidak bisa dilaksanakan," ujar Arie.

Terkait hal itu, sebenarnya sanksi bagi pelanggar PSBB telah diatur dalam Pasal 93 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Baca juga: Langgar PSBB, 101 Perusahaan di Jakarta Disegel

"Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang yang ditetapkan mengenai karantina kesehatan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disiarkan Pemprov DKI Jakarta melalui YouTube, Kamis (9/4/2020).

Adapun Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Depok Akui Banyak Pengemudi Mobil Belum Tahu Penerapan Ganjil Genap di Margonda

Kadishub Depok Akui Banyak Pengemudi Mobil Belum Tahu Penerapan Ganjil Genap di Margonda

Megapolitan
4 dari 10 Gerbong KRL yang Anjlok di Pelintasan Ciputat Ditarik Kereta Penolong

4 dari 10 Gerbong KRL yang Anjlok di Pelintasan Ciputat Ditarik Kereta Penolong

Megapolitan
Ada 29 Sumur Resapan Ditutup Aspal di Lebak Bulus, Semuanya Akan Dilubangi

Ada 29 Sumur Resapan Ditutup Aspal di Lebak Bulus, Semuanya Akan Dilubangi

Megapolitan
KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, KAI: Itu Kereta Cadangan, Tak Layani Penumpang

KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, KAI: Itu Kereta Cadangan, Tak Layani Penumpang

Megapolitan
Tinjau Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus yang Diaspal, Sekda DKI Tak Beri Keterangan Apa Pun ke Wartawan

Tinjau Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus yang Diaspal, Sekda DKI Tak Beri Keterangan Apa Pun ke Wartawan

Megapolitan
KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Jadwal Perjalanan Kereta Rute Serpong-Tanah Abang Terlambat

KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Jadwal Perjalanan Kereta Rute Serpong-Tanah Abang Terlambat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.