Kompas.com - 30/04/2020, 14:11 WIB
Jajaran Satpol PP dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan patroli PSBB di Pusat Perbelanjaan ITC Roxy Mas, Rabu (15/4/2020). DOK.PRIBADIJajaran Satpol PP dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan patroli PSBB di Pusat Perbelanjaan ITC Roxy Mas, Rabu (15/4/2020).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha yang masih beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta bisa dikenakan hukum pidana.

Adapun pelaku usaha tersebut di luar dunia usaha yang diizinkan beroperasi saat PSBB.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Arie Ardian Rishadi mengatakan bahwa terdapat tahapan-tahapan untuk menindak pelaku usaha bandel yang masih buka saat PSBB.

"Ya tentunya kita mengutamakan komunikatif dan persuatif, tetapi kalau pun mereka sangat susah dan tidak patuh, tadi ada langkah-langkah dari wali kota untuk mencabut izin usaha," kata Arie di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Sejumlah Toko di Pasar Burung dan Pasar Jangkrik Matraman Ditutup Paksa

Arie menambahkan, jika penyegelan hingga pencabutan izin usaha belum membuat pelaku usaha jera dan masih memaksa untuk membuka tokonya, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukum pidana.

"Bahkan kalau memang tidak patuh kita bisa lakukan proses pemidanaan, pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi itu merupakan langkah terakhir apabila memang tahap-tahap persuasif dan komunikatif tidak bisa dilaksanakan," ujar Arie.

Terkait hal itu, sebenarnya sanksi bagi pelanggar PSBB telah diatur dalam Pasal 93 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Baca juga: Langgar PSBB, 101 Perusahaan di Jakarta Disegel

"Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang yang ditetapkan mengenai karantina kesehatan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disiarkan Pemprov DKI Jakarta melalui YouTube, Kamis (9/4/2020).

Adapun Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Harga Bahan Pokok Naik pada Awal Ramadhan, Pemprov DKI: Stok Aman, Tak Usah Panic Buying

Harga Bahan Pokok Naik pada Awal Ramadhan, Pemprov DKI: Stok Aman, Tak Usah Panic Buying

Megapolitan
Trik Pemudik Lolos dari Larangan Mudik Lebaran 2021: Curi Start Pulang Kampung

Trik Pemudik Lolos dari Larangan Mudik Lebaran 2021: Curi Start Pulang Kampung

Megapolitan
Kebakaran Pasar Inpres, Api Melalap Dua Lantai Blok C Pasar Minggu

Kebakaran Pasar Inpres, Api Melalap Dua Lantai Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Kebakaran Pasar Inpres di Pasar Minggu Belum Padam, 116 Personel Dikerahkan

Kebakaran Pasar Inpres di Pasar Minggu Belum Padam, 116 Personel Dikerahkan

Megapolitan
Diskotek, Karaoke, hingga Griya Spa di Tangsel Dilarang Buka Selama Ramadhan

Diskotek, Karaoke, hingga Griya Spa di Tangsel Dilarang Buka Selama Ramadhan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Selama Ramadhan 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Pemprov DKI: Harga Bahan Pokok Akan Naik 1-5 Persen pada Awal Ramadhan

Pemprov DKI: Harga Bahan Pokok Akan Naik 1-5 Persen pada Awal Ramadhan

Megapolitan
Kebakaran Pasar Inpres di Pasar Minggu, 9 Mobil Damkar Dikerahkan

Kebakaran Pasar Inpres di Pasar Minggu, 9 Mobil Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Pemprov DKI: THR Tak Boleh Dicicil, Titik!

Pemprov DKI: THR Tak Boleh Dicicil, Titik!

Megapolitan
Restoran di Tangsel Tutup Pukul 22.00 Selama Ramadhan, Delivery Boleh sampai Jam 04.00 untuk Layani Sahur

Restoran di Tangsel Tutup Pukul 22.00 Selama Ramadhan, Delivery Boleh sampai Jam 04.00 untuk Layani Sahur

Megapolitan
Pemprov DKI: Mal Tetap Tutup Pukul 21.00 WIB Selama Ramadhan, Termasuk Restoran di Dalamnya

Pemprov DKI: Mal Tetap Tutup Pukul 21.00 WIB Selama Ramadhan, Termasuk Restoran di Dalamnya

Megapolitan
Anies Beri Aturan Baru Jam Operasional Selama Ramadhan, Restoran Tutup pada 22.30 WIB, Buka Lagi Saat Sahur

Anies Beri Aturan Baru Jam Operasional Selama Ramadhan, Restoran Tutup pada 22.30 WIB, Buka Lagi Saat Sahur

Megapolitan
Saksi: Ada 36 Pelanggar Prokes pada Kerumunan di Acara Rizieq di Petamburan

Saksi: Ada 36 Pelanggar Prokes pada Kerumunan di Acara Rizieq di Petamburan

Megapolitan
Tabrak Pelajar hingga Tewas, Sopir Transjakarta: Tahu-tahu Korban Muncul, Penumpang Teriak agar Dia Minggir

Tabrak Pelajar hingga Tewas, Sopir Transjakarta: Tahu-tahu Korban Muncul, Penumpang Teriak agar Dia Minggir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X