Bansos Pemprov Jabar Baru Diterima 21 Persen di Depok

Kompas.com - 04/05/2020, 11:40 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Hari ke-20 sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Depok, distribusi bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih jauh dari tuntas.

Sebagai informasi, PSBB resmi ditetapkan di Depok mulai Rabu (15/4/2020).

Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat berkunjung ke Depok dan mengumumkan distribusi bansos dari pihaknya untuk 1.000 kepala keluarga (KK) pertama di Depok, hari itu.

"Alokasi (bansos dari Pemprov Jawa Barat berdasarkan) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 10.423 KK. Saat ini baru didistribusikan oleh Kantor Pos sebanyak 2.191 KK," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan tertulis pada Minggu (3/5/2020) malam.

Baca juga: KCI: Tiga dari 325 Penumpang KRL Jakarta-Bogor Positif Covid-19

Jumlah 2.191 KK yang saat ini sudah menerima bansos dari Pemprov Jawa Barat hanya 21 persen atau sekitar seperlima dari keseluruhan jumlah KK penerima bansos di Depok yang terdaftar dalam DTKS, yakni 10.423 KK.

Artinya, 79 persen keluarga hingga kini belum kunjung mendapatkan kepastian soal kapan bansos itu akan mereka terima dari Pemprov Jawa Barat.

Adapun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data kelompok miskin yang sudah dihimpun oleh Kementerian Sosial RI sejak lama.

Baca juga: Pelanggar PSBB Bogor Mengamuk ke Petugas: Membandingkan Aturan dan Logika Pengemudi

Sebanyak 10.423 KK itu akan menerima bansos senilai Rp 500.000 dari Pemprov Jawa Barat, berupa sembako senilai Rp 350.000 serta uang tunai Rp 150.000.

Untuk mendistribusikan bansos itu, Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Pos untuk mengantarkannya ke rumah-rumah penerima bansos.

Menurut Idris, Pemprov Jawa Barat sebetulnya telah mengalokasikan seluruh biaya penyediaan bansos untuk 10.423 KK itu, namun tersendat dalam distribusinya.

"Dari Jawa Barat sudah ditransferkan ke Kantor Pos, tinggal dari Kantor Pos-nya, karena yang turun kan bertahap, sampai bulan apa juga saya enggak tahu," jelas Idris kepada Kompas.com, 27 April 2020 silam.

Baca juga: Wali Kota Depok Minta Perusahaan Beri Surat Tugas bagi Pegawai yang Harus ke Kantor

Pemprov Jawa Barat telah memutuskan bakal menambah cakupan keluarga penerima bansos, dengan tambahan 37.735 KK.

Sebanyak 37.735 KK tambahan itu merupakan keluarga yang tidak termasuk dalam DTKS (non-DTKS).

Jumlah itu jauh di bawah usulan Pemkot Depok yang mencapai sekitar 214.000 KK pada 27 April 2020 lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Dosen di Kota Tangerang Berharap Bisa Mengajar di Kampus Usai Vaksinasi

Sejumlah Dosen di Kota Tangerang Berharap Bisa Mengajar di Kampus Usai Vaksinasi

Megapolitan
Upaya Meminimalisasi Banjir di Rawa Buaya, Buat Saluran Gendong hingga Perbaikan Sheetpile

Upaya Meminimalisasi Banjir di Rawa Buaya, Buat Saluran Gendong hingga Perbaikan Sheetpile

Megapolitan
Tidur Saat Memasak, Tukang Bubur Kaget Ketika Bangun Lihat Asap Kebakaran di Tempat Tinggalnya

Tidur Saat Memasak, Tukang Bubur Kaget Ketika Bangun Lihat Asap Kebakaran di Tempat Tinggalnya

Megapolitan
Anak-anak Bermain di Selokan Pademangan, Camat Sebut akibat Jenuh di Rumah Saja

Anak-anak Bermain di Selokan Pademangan, Camat Sebut akibat Jenuh di Rumah Saja

Megapolitan
Timnas U22 Vs Tira Persikabo Digelar Jumat Malam, 238 Polisi Dikerahkan

Timnas U22 Vs Tira Persikabo Digelar Jumat Malam, 238 Polisi Dikerahkan

Megapolitan
Polisi Izinkan Laga Uji Coba Timnas U22 dan U23 Indonesia Digelar Pekan Ini

Polisi Izinkan Laga Uji Coba Timnas U22 dan U23 Indonesia Digelar Pekan Ini

Megapolitan
Ditangkap Tanpa Barang Bukti, Robby Abbas Akan Direhabilitasi

Ditangkap Tanpa Barang Bukti, Robby Abbas Akan Direhabilitasi

Megapolitan
Dalam Duka, Suroto dan Elisabeth Berbesar Hati Memaafkan Pembunuh Ade Sara

Dalam Duka, Suroto dan Elisabeth Berbesar Hati Memaafkan Pembunuh Ade Sara

Megapolitan
Dinkes DKI: Cara Terbaik Hambat Penyebaran Virus Corona B.1.1.7 dengan Isolasi yang Ketat

Dinkes DKI: Cara Terbaik Hambat Penyebaran Virus Corona B.1.1.7 dengan Isolasi yang Ketat

Megapolitan
Kedapatan Bawa Celurit, 2 Orang Ditangkap di Jalan Danau Sunter

Kedapatan Bawa Celurit, 2 Orang Ditangkap di Jalan Danau Sunter

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Pedagang Pasar Induk Kramatjati Keluhkan Pasokan Tidak Stabil

Harga Cabai Naik, Pedagang Pasar Induk Kramatjati Keluhkan Pasokan Tidak Stabil

Megapolitan
Suara Orangtua Sikapi KBM Tatap Muka: Khawatir Penularan hingga Tunda Sekolah Anak

Suara Orangtua Sikapi KBM Tatap Muka: Khawatir Penularan hingga Tunda Sekolah Anak

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Induk Kramatjati Masih Rp 130.000 Per Kilogram

Harga Cabai Rawit di Pasar Induk Kramatjati Masih Rp 130.000 Per Kilogram

Megapolitan
Uji Coba Insentif Parkir Kendaraan Lulus Uji Emisi di Blok M Belum Terlaksana

Uji Coba Insentif Parkir Kendaraan Lulus Uji Emisi di Blok M Belum Terlaksana

Megapolitan
Tak Kunjung Jual Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI Klaim Tak Kantongi Izin dari DPRD

Tak Kunjung Jual Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI Klaim Tak Kantongi Izin dari DPRD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X