Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Kompas.com - 04/05/2020, 19:55 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyarankan agar bantuan sosial tahap kedua dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga yang terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau uang tunai.

Sebelumnya bansos diberikan dalam bentuk pangan kepada 1.194.633 kepala keluarga (KK) senilai Rp 149.500 per paket bansos.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan, pemberian bansos dalam bentuk paket pangan ini memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: Pemprov DKI: 55.276 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiska dengan Metode PCR

"Sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020. Ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial tersebut," ucap Mujiyono saat dihubungi, Senin (4/5/2020).

Keterlambatan tersebut dipicu oleh ada kendala supply atau penyediaan pangan oleh Perumda Pasar Java dan mitra terkait sepertu Fransmart, Lottemart, dan Hypermart).

Kedua, Ia menilai adanya kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos, misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya.

"Atas dasar pemikiran di atas, perlu kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakana melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19 dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan Iangsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk BLT atau uang tunai," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Alihkan Anggaran Rp 256 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Menurut dia ada beberapa keuntungan jika penyaluran dalam bentuk BLT atau uang tunai.

Salah satunya adalah pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung.

Biaya distribusi dan pengemasan barang bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diterima Iebih maksimal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Agustinus Woro, Sang Pemanjat Menara SUTET hingga Tiang Baliho di Jakarta

Megapolitan
Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Megapolitan
171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

Megapolitan
Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Megapolitan
Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Megapolitan
Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Megapolitan
Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Megapolitan
Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X