Kompas.com - 04/05/2020, 19:55 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyarankan agar bantuan sosial tahap kedua dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga yang terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau uang tunai.

Sebelumnya bansos diberikan dalam bentuk pangan kepada 1.194.633 kepala keluarga (KK) senilai Rp 149.500 per paket bansos.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan, pemberian bansos dalam bentuk paket pangan ini memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: Pemprov DKI: 55.276 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiska dengan Metode PCR

"Sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020. Ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial tersebut," ucap Mujiyono saat dihubungi, Senin (4/5/2020).

Keterlambatan tersebut dipicu oleh ada kendala supply atau penyediaan pangan oleh Perumda Pasar Java dan mitra terkait sepertu Fransmart, Lottemart, dan Hypermart).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, Ia menilai adanya kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos, misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya.

"Atas dasar pemikiran di atas, perlu kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakana melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19 dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan Iangsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk BLT atau uang tunai," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Alihkan Anggaran Rp 256 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Menurut dia ada beberapa keuntungan jika penyaluran dalam bentuk BLT atau uang tunai.

Salah satunya adalah pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung.

Biaya distribusi dan pengemasan barang bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diterima Iebih maksimal.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendaraan Usia Lebih dari 3 Tahun di Jakarta Harus Lulus Tes Uji Emisi atau Bersiap Ditilang

Kendaraan Usia Lebih dari 3 Tahun di Jakarta Harus Lulus Tes Uji Emisi atau Bersiap Ditilang

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Megapolitan
41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

Megapolitan
Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Megapolitan
Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Asosiasi Pilot Garuda Minta Pemerintah Tinjau Ulang Syarat Penumpang Wajib Tes PCR

Megapolitan
Seluruh RT di DKI Jakarta Bebas dari Zona Merah dan Oranye Penyebaran Covid-19

Seluruh RT di DKI Jakarta Bebas dari Zona Merah dan Oranye Penyebaran Covid-19

Megapolitan
PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Antisipasi Fenomena La Nina,  Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Antisipasi Fenomena La Nina, Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Megapolitan
Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Megapolitan
Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.