JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyarankan agar bantuan sosial tahap kedua dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga yang terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau uang tunai.
Sebelumnya bansos diberikan dalam bentuk pangan kepada 1.194.633 kepala keluarga (KK) senilai Rp 149.500 per paket bansos.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan, pemberian bansos dalam bentuk paket pangan ini memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.
Baca juga: Pemprov DKI: 55.276 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiska dengan Metode PCR
"Sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020. Ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial tersebut," ucap Mujiyono saat dihubungi, Senin (4/5/2020).
Keterlambatan tersebut dipicu oleh ada kendala supply atau penyediaan pangan oleh Perumda Pasar Java dan mitra terkait sepertu Fransmart, Lottemart, dan Hypermart).
Kedua, Ia menilai adanya kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos, misalnya karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya.
"Atas dasar pemikiran di atas, perlu kiranya Pemerintah Provinsi DKI Jakana melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19 dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan Iangsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk BLT atau uang tunai," kata dia.
Baca juga: DPRD DKI Alihkan Anggaran Rp 256 Miliar untuk Penanganan Covid-19
Menurut dia ada beberapa keuntungan jika penyaluran dalam bentuk BLT atau uang tunai.
Salah satunya adalah pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung.
Biaya distribusi dan pengemasan barang bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diterima Iebih maksimal.
Ikut
