Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UI Desak Pemerintah Lebih Transparan soal Data Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/05/2020, 12:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah diminta lebih transparan dalam menampilkan data situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Saat ini, transparansi data pemerintah telah dimuat dan diperbarui secara berkala melalui media massa serta laman resmi www.covid19.go.id dan laman resmi gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat daerah.

Namun, Tim Perumus Policy Brief Kajian Regulasi dari Universitas Indonesia (UI) menganggap, kelengkapan informasi seputar Covid-19 di Tanah Air masih perlu disempurnakan.

Baca juga: Gugus Tugas Luncurkan Sistem Pemantauan Data Covid-19 Terintegrasi

"Data yang dimuat dalam laman www.covid19.go.id mempermudah para pemangku kepentingan. Namun diperlukan penyempurnaan informasi hingga semakin jelas sampai pada tingkatan teknis," ujar tim peniliti UI melalui keterangan tertulis soal rekomendasi kebijakan (policy brief) yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Sejauh ini, melalui laman resmi, pemerintah memaparkan data update kasus harian global dan nasional Covid-19 beserta sebarannya, arus donasi yang masuk untuk penanganan Covid-19, jumlah tes dan laboratorium, serta jumlah logistik dan relawan.

Menurut tim peneliti UI, data itu masih harus disempurnakan lebih detail seperti menyangkut status ketersediaan APD, seberapa banyak mesin PCR untuk tes Covid-19 yang tersedia dan dibutuhkan, begitu pun data ketersediaan serta kebutuhan sumber daya lainnya.

"Policy brief ini merupakan usulan keempat yang telah UI hasilkan. UI sebagai think tank berupaya melakukan kajian yamg komprehensif agar dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi, Abdul Haris.

Transparansi data pemerintah soal kasus Covid-19 di Indonesia telah menjadi sorotan.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

Jumlah kematian akibat Covid-19 diduga jauh lebih banyak ketimbang data versi pemerintah, karena adanya keterlambatan tes dan penanganan pada ODP dan PDP Covid-19. Demikian menurut laporan harian Kompas pada 23 April 2020.

Pada 27 April lalu, Reuters melaporkan, akibat rendahnya kemampuan tes Covid-19 di Indonesia, sebanyak 2.212 penduduk di 16 provinsi telah meninggal dunia dengan gejala Covid-19. Akan tetapi, angka itu tak dimasukkan dalam data kasus Covid-19 yang dibuka pemerintah kepada publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com