PSBB Dinilai Belum Optimal, Pemkot Depok Diminta Terapkan Sanksi bagi Pelanggar

Kompas.com - 06/05/2020, 05:23 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketiadaan sanksi bagi pelanggar dinilai jadi penyebab utama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok, Jawa Barat, sejauh tiga pekan belakangan belum berhasil meredam laju penularan Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan publik, Urban Policy mendorong Pemerintah Kota Depok segera menertibkan aturan yang berisi sanksi hukum bagi pelanggar PSBB.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 yang jadi acuan pelaksanaan PSBB memang tidak secara spesifik memuat ketentuan soal sanksi.

"Sanksi hukum bagi pelanggar PSBB mutlak dibutuhkan agar peraturan yang telah dibuat dapat ditegakkan dan masyarakat tidak menyepelekan PSBB ini," ujar Direktur Eksekutif Urban Policy, Nurfahmi Islami Kaffah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Depok Sedang Revisi PSBB, Siapkan Pasal Sanksi bagi Pelanggar

Dalam kajian Urban Policy, Nurfahmi menyoroti bahwa pelanggaran PSBB tak selalu dilakukan oleh warga sipil yang berkerumun di luar rumah.

Perusahaan-perusahaan juga salah satu pihak pelanggar PSBB. Sejumlah perusahaan bersikeras meminta pegawainya masuk pabrik/kantor, padahal bukan termasuk sektor bisnis yang diizinkan beroperasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masih ada, masih banyak (perusahaan bandel di Depok)," ungkap Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada Kompas.com pada 27 April 2020 lalu.

Meski begitu, Nurfahmi berujar bahwa sanksi yang ia harapkan bukan berupa sanksi pidana, melainkan denda bagi perusahaan dan kerja sosial bagi warga sipil yang melanggar PSBB.

Baca juga: Terekam Kamera, Korban Kejar Perampok di Depok

"Denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB dilakukan untuk menumbuhkan bangunan kesadaran masyarakat secara menyeluruh," kata Nurfahmi.

"Saat ini yang terpenting adalah membangun kesadaran dan partisipasi bersama antara Pemkot Depok dengan masyarakat," tambah dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Kegiatan Warga Kota Tangerang, 2 Ruas Jalan Ditutup Pukul 21.00-04.00 WIB

Batasi Kegiatan Warga Kota Tangerang, 2 Ruas Jalan Ditutup Pukul 21.00-04.00 WIB

Megapolitan
Dinkes Minta Rumah Sakit se-Jakarta Bangun Tenda Darurat sebagai Ruang IGD Covid-19

Dinkes Minta Rumah Sakit se-Jakarta Bangun Tenda Darurat sebagai Ruang IGD Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Wali Murid Pesimis Anaknya Lolos PPDB karena Kalah Umur

Sejumlah Wali Murid Pesimis Anaknya Lolos PPDB karena Kalah Umur

Megapolitan
Seorang Nakes RS Wisma Atlet Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Seorang Nakes RS Wisma Atlet Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Megapolitan
Angka Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Jakarta Konsisten di Atas 100

Angka Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Jakarta Konsisten di Atas 100

Megapolitan
Rekaman CCTV dan Selongsong Peluru Kasus Penembakan di Kebayoran Baru Dikirim ke Puslabfor Mabes Polri

Rekaman CCTV dan Selongsong Peluru Kasus Penembakan di Kebayoran Baru Dikirim ke Puslabfor Mabes Polri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Shalat Jumat Berjemaah Ditiadakan Sementara di Jakarta

Kasus Covid-19 Melonjak, Shalat Jumat Berjemaah Ditiadakan Sementara di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depot Isi Ulang Oksigen di Tangsel Kebanjiran Pesanan

Kasus Covid-19 Melonjak, Depot Isi Ulang Oksigen di Tangsel Kebanjiran Pesanan

Megapolitan
PPDB Jenjang SMA Kota Tangerang Diperpanjang hingga 28 Juni

PPDB Jenjang SMA Kota Tangerang Diperpanjang hingga 28 Juni

Megapolitan
Urus Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kota Bogor Wajib Bawa Surat Antigen

Urus Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kota Bogor Wajib Bawa Surat Antigen

Megapolitan
Pencuri 21 Tabung Gas di Jakarta Selatan Ditangkap Polisi

Pencuri 21 Tabung Gas di Jakarta Selatan Ditangkap Polisi

Megapolitan
UPDATE 24 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Capai 716 Pasien

UPDATE 24 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Capai 716 Pasien

Megapolitan
Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di RS, Kondisinya Membaik

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di RS, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan 70 Orang Terinfeksi Varian Baru Covid-19, Didominasi Delta B.1617.2

Dinkes DKI Temukan 70 Orang Terinfeksi Varian Baru Covid-19, Didominasi Delta B.1617.2

Megapolitan
50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Ditutup demi Tekan Kasus Covid-19

50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Ditutup demi Tekan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X