Kompas.com - 06/05/2020, 05:23 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketiadaan sanksi bagi pelanggar dinilai jadi penyebab utama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok, Jawa Barat, sejauh tiga pekan belakangan belum berhasil meredam laju penularan Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan publik, Urban Policy mendorong Pemerintah Kota Depok segera menertibkan aturan yang berisi sanksi hukum bagi pelanggar PSBB.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 yang jadi acuan pelaksanaan PSBB memang tidak secara spesifik memuat ketentuan soal sanksi.

"Sanksi hukum bagi pelanggar PSBB mutlak dibutuhkan agar peraturan yang telah dibuat dapat ditegakkan dan masyarakat tidak menyepelekan PSBB ini," ujar Direktur Eksekutif Urban Policy, Nurfahmi Islami Kaffah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Depok Sedang Revisi PSBB, Siapkan Pasal Sanksi bagi Pelanggar

Dalam kajian Urban Policy, Nurfahmi menyoroti bahwa pelanggaran PSBB tak selalu dilakukan oleh warga sipil yang berkerumun di luar rumah.

Perusahaan-perusahaan juga salah satu pihak pelanggar PSBB. Sejumlah perusahaan bersikeras meminta pegawainya masuk pabrik/kantor, padahal bukan termasuk sektor bisnis yang diizinkan beroperasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masih ada, masih banyak (perusahaan bandel di Depok)," ungkap Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada Kompas.com pada 27 April 2020 lalu.

Meski begitu, Nurfahmi berujar bahwa sanksi yang ia harapkan bukan berupa sanksi pidana, melainkan denda bagi perusahaan dan kerja sosial bagi warga sipil yang melanggar PSBB.

Baca juga: Terekam Kamera, Korban Kejar Perampok di Depok

"Denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB dilakukan untuk menumbuhkan bangunan kesadaran masyarakat secara menyeluruh," kata Nurfahmi.

"Saat ini yang terpenting adalah membangun kesadaran dan partisipasi bersama antara Pemkot Depok dengan masyarakat," tambah dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Oktober: Ada 116 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 23 Oktober: Ada 116 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Ancol Sediakan Kantong Parkir untuk Pengunjung dengan Pelat Kendaraan Tak Sesuai Ganjil Genap

Ancol Sediakan Kantong Parkir untuk Pengunjung dengan Pelat Kendaraan Tak Sesuai Ganjil Genap

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Megapolitan
Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Megapolitan
Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Megapolitan
Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Megapolitan
Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Megapolitan
Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Megapolitan
Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Megapolitan
Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.