PSBB Dinilai Belum Optimal, Pemkot Depok Diminta Terapkan Sanksi bagi Pelanggar

Kompas.com - 06/05/2020, 05:23 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020). Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketiadaan sanksi bagi pelanggar dinilai jadi penyebab utama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok, Jawa Barat, sejauh tiga pekan belakangan belum berhasil meredam laju penularan Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan publik, Urban Policy mendorong Pemerintah Kota Depok segera menertibkan aturan yang berisi sanksi hukum bagi pelanggar PSBB.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 yang jadi acuan pelaksanaan PSBB memang tidak secara spesifik memuat ketentuan soal sanksi.

"Sanksi hukum bagi pelanggar PSBB mutlak dibutuhkan agar peraturan yang telah dibuat dapat ditegakkan dan masyarakat tidak menyepelekan PSBB ini," ujar Direktur Eksekutif Urban Policy, Nurfahmi Islami Kaffah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Depok Sedang Revisi PSBB, Siapkan Pasal Sanksi bagi Pelanggar

Dalam kajian Urban Policy, Nurfahmi menyoroti bahwa pelanggaran PSBB tak selalu dilakukan oleh warga sipil yang berkerumun di luar rumah.

Perusahaan-perusahaan juga salah satu pihak pelanggar PSBB. Sejumlah perusahaan bersikeras meminta pegawainya masuk pabrik/kantor, padahal bukan termasuk sektor bisnis yang diizinkan beroperasi.

"Masih ada, masih banyak (perusahaan bandel di Depok)," ungkap Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada Kompas.com pada 27 April 2020 lalu.

Meski begitu, Nurfahmi berujar bahwa sanksi yang ia harapkan bukan berupa sanksi pidana, melainkan denda bagi perusahaan dan kerja sosial bagi warga sipil yang melanggar PSBB.

Baca juga: Terekam Kamera, Korban Kejar Perampok di Depok

"Denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB dilakukan untuk menumbuhkan bangunan kesadaran masyarakat secara menyeluruh," kata Nurfahmi.

"Saat ini yang terpenting adalah membangun kesadaran dan partisipasi bersama antara Pemkot Depok dengan masyarakat," tambah dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Megapolitan
Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

Megapolitan
Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Megapolitan
Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Megapolitan
Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Megapolitan
Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Megapolitan
UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X