Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB Dinilai Belum Optimal, Pemkot Depok Diminta Terapkan Sanksi bagi Pelanggar

Kompas.com - 06/05/2020, 05:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketiadaan sanksi bagi pelanggar dinilai jadi penyebab utama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok, Jawa Barat, sejauh tiga pekan belakangan belum berhasil meredam laju penularan Covid-19.

Lembaga kajian kebijakan publik, Urban Policy mendorong Pemerintah Kota Depok segera menertibkan aturan yang berisi sanksi hukum bagi pelanggar PSBB.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 yang jadi acuan pelaksanaan PSBB memang tidak secara spesifik memuat ketentuan soal sanksi.

"Sanksi hukum bagi pelanggar PSBB mutlak dibutuhkan agar peraturan yang telah dibuat dapat ditegakkan dan masyarakat tidak menyepelekan PSBB ini," ujar Direktur Eksekutif Urban Policy, Nurfahmi Islami Kaffah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Depok Sedang Revisi PSBB, Siapkan Pasal Sanksi bagi Pelanggar

Dalam kajian Urban Policy, Nurfahmi menyoroti bahwa pelanggaran PSBB tak selalu dilakukan oleh warga sipil yang berkerumun di luar rumah.

Perusahaan-perusahaan juga salah satu pihak pelanggar PSBB. Sejumlah perusahaan bersikeras meminta pegawainya masuk pabrik/kantor, padahal bukan termasuk sektor bisnis yang diizinkan beroperasi.

"Masih ada, masih banyak (perusahaan bandel di Depok)," ungkap Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada Kompas.com pada 27 April 2020 lalu.

Meski begitu, Nurfahmi berujar bahwa sanksi yang ia harapkan bukan berupa sanksi pidana, melainkan denda bagi perusahaan dan kerja sosial bagi warga sipil yang melanggar PSBB.

Baca juga: Terekam Kamera, Korban Kejar Perampok di Depok

"Denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB dilakukan untuk menumbuhkan bangunan kesadaran masyarakat secara menyeluruh," kata Nurfahmi.

"Saat ini yang terpenting adalah membangun kesadaran dan partisipasi bersama antara Pemkot Depok dengan masyarakat," tambah dia.

Senin (4/5/2020), Idris berujar bahwa pihaknya tengah menggodok revisi peraturan PSBB agar dapat memuat aturan soal sanksi bagi pelanggar.

"Masalah sanksi, semua kabupaten/kota dalam melaksanakan PSBB tidak mencantumkan pasal sanksi. Maka kita akan lakukan revisi," jelas Idris dalam konferensi pers di Balaikota Depok, Senin.

"Kemarin kami sudah diskusi panjang soal sanksi, sebab kita bekerja tidak bisa keluar dr payung hukum karena tidak ada pasal sanksi. Di keputusan gubernur (Jawa Barat tentang PSBB) juga tidak ada pasal sanksi," lanjut dia.

Baca juga: Dijanjikan Cair 4 Mei, Bantuan Jokowi untuk Warga Depok Belum Turun sampai Hari Ini

Sebagai informasi, data terbaru per Selasa (5/5/2020), sudah terdapat 316 kasus positif Covid-19 di Depok.

Sebanyak 47 orang di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 20 orang lainnya meninggal dunia.

Sementara itu, 55 suspect meninggal sejak 18 Maret 2020. Seluruh kasus kematian itu tak kunjung dikonfirmasi positif atau negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Selain itu, terdapat 799 pasien yang saat ini masih diawasi terkait kemungkinan terjangkit Covid-19 di Depok.

Di luar itu, ada 1.704 ODP aktif serta 875 OTG aktif yang saat ini dipantau karena kemungkinan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Megapolitan
3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

Megapolitan
Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Megapolitan
Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Megapolitan
Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Megapolitan
Jakarta Hujan Lebat, Cilincing dan Kelapa Gading Tergenang Air

Jakarta Hujan Lebat, Cilincing dan Kelapa Gading Tergenang Air

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Kawasan Daan Mogot Jakarta Barat Muncul Genangan Air

Imbas Hujan Deras, Kawasan Daan Mogot Jakarta Barat Muncul Genangan Air

Megapolitan
BPBD: Bekasi Berpotensi Hujan Sedang-Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang, Ini Lokasinya

BPBD: Bekasi Berpotensi Hujan Sedang-Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang, Ini Lokasinya

Megapolitan
BPBD: Jakarta Berpotensi Hujan Sedang-Lebat, Ini Lokasinya

BPBD: Jakarta Berpotensi Hujan Sedang-Lebat, Ini Lokasinya

Megapolitan
Pilih Pulang Hari Jumat, Sejumlah Pemudik Asal Jawa Barat Sebut Jalanan Lancar

Pilih Pulang Hari Jumat, Sejumlah Pemudik Asal Jawa Barat Sebut Jalanan Lancar

Megapolitan
Polisi Prediksi Puncak Arus Balik Pemudik Masuk ke Jawa Barat Terjadi pada Senin dan Selasa

Polisi Prediksi Puncak Arus Balik Pemudik Masuk ke Jawa Barat Terjadi pada Senin dan Selasa

Megapolitan
Mengenal Sumardi, 'Google Maps' Berjalan di TMP Kalibata

Mengenal Sumardi, "Google Maps" Berjalan di TMP Kalibata

Megapolitan
Siang Ini, 'One Way' dari Puncak ke Arah Jakarta Diberlakukan

Siang Ini, "One Way" dari Puncak ke Arah Jakarta Diberlakukan

Megapolitan
Polres Depok Turunkan 200 Personel, Pantau Rumah Kosong Warga yang Mudik

Polres Depok Turunkan 200 Personel, Pantau Rumah Kosong Warga yang Mudik

Megapolitan
Polisi Berlakukan 'Contraflow' dari GT Ciawi ke Puncak

Polisi Berlakukan "Contraflow" dari GT Ciawi ke Puncak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com